Iklan Diskopukm Aceh
Iklan Diskopukm Aceh

Dinilai Tidak Konsisten, KIP dan Panwaslih Terancam Dilaporkan ke DKPP

Partai Bulan Bintang
DPC partai Bulan Bintang (PBB) Simeulue. (Foto: hariandaerah/Agamsyah)

SIMEULUE – Dinilai tidak konsisten dan menghilangkan hak pilih suara DPC Partai Bulan Bintang (PBB) akan laporkan KIP dan Panwaslih ke DKPP. Hal itu diungkapkan Sekretaris DPC PBB Adi Saleh, dalam konferensi persnya pada Minggu (25/02/2024).

Adi Saleh menyebutkan, dugaan menghilangkan hak pilih suara itu didapat di TPS 002 desa Suka Karya kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue.

Dimana kata Adi Saleh, dalam satu desa tersebut ada dua pemilih dengan setatus pemilihan yang sama, namun di tps yang berbeda yakni TPS 001 dan TPS 002.

Dengan setatus pemilihan yang sama kata Adi Saleh, inisial N di TPS 001 diberikan dengan jenis pemilihan sebanyak lima kertas suara sedangkan inisial M di TPS 002 hanya deberikan empat kertas suara, tidak dengan DPRK nya.

BACA JUGA:  Dorong Investasi Emas di Masyarakat, BSI Lakukan Program Hujan Emas

“Dengan status pemilihan yang sama dan di desa yang sama, hanya TPS yang berbeda bagaimana bisa berubah ubah seperti itu,” ungkap Adi Saleh.

Kemudian kata Adi Saleh, tak hanya dugaan menghilangkan hak pilih suara, KIP Simeulue tidak konsisten dalam mengambil keputusan terkait PSU di TPS 002 Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue.

Ia menjelaskan, pada tanggal 20 Februari KIP Simeulue mengeluarkan surat rekomendasi terkait PSU, di TPS 002 Desa Suka Karya akan dilaksanakan sebanyak lima pemilihan, namun karena kendala logistik PSU ditunda pada tanggal 25 esok harinya.

BACA JUGA:  Akibat Cuaca Buruk, Beberapa Orang Guru SD SMP Satap pulau Siumat Terpaksa Berenang ke Daratan

Anehnya sebut Adi Saleh, menjelang tengah malam KIP kembali mengeluarkan pemberitahuan melalui grup WhatsApp penghubung (LO) PSU akan dilaksanakan pada tanggal 25 dengan pemilihan sebanyak empat pemilihan saja.

DPC Partai Bulan Bintang (PBB) menilai KIP Simeulue melakukan pelanggaran pelaksanaan PSU.

“Kami DPC PBB merasa sangat di zalimi, akan kami laporkan ke DKPP,” tegas Adi Saleh.

Hingga berita ini ditayangkan KIP dan Panwaslih belum dapat terkonfirmasi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *