BREBES — Penyerahan Surat Keputusan (SK) kepada Asrofi sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Brebes pada 20 Oktober 2026 bukan sekadar pergantian pucuk pimpinan. Langkah ini justru menjadi titik awal sekaligus ujian nyata bagi partai berlambang bintang ini untuk membuktikan diri kembali di mata masyarakat Kabupaten Brebes.
Demikian disampaikan Azra Prabowo, pengamat politik dari Pusat Studi Politik & Kebijakan Provinsi Jawa Tengah, saat dimintai tanggapan awak media, Selasa (20/10/2026).
“Pengesahan ini adalah momentum strategis untuk membaca kembali dinamika konsolidasi partai, bagaimana distribusi kekuatan politik lokal saat ini, serta tantangan membangun kembali kepercayaan publik di Brebes,” ujar Azra.
Menurutnya, SK memang memberikan legitimasi secara organisasi, namun belum tentu menjamin kepercayaan politik yang lebih luas. “Dokumen resmi itu penting, tetapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana pemimpin baru mampu merangkul perbedaan, mengelola konflik, dan menghadirkan kerja politik yang benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Azra menilai pernyataan Asrofi yang mengajak seluruh kader meninggalkan sekat-sekat kelompok pendukung adalah langkah yang positif. Namun, ia mengingatkan: “Ukurannya bukan pada kata-kata rekonsiliasi, melainkan apakah mereka yang dulu berbeda pendapat kini benar-benar dilibatkan dalam struktur, pengambilan keputusan, dan agenda kerja partai ke depan.”
Azra juga menyoroti perolehan suara Pemilu Legislatif 2024 sebagai bahan evaluasi bersama. Data menunjukkan PDI Perjuangan meraih 223.869 suara, PKB 174.854 suara, Golkar 161.260 suara, Gerindra 135.191 suara, sementara Demokrat memperoleh 67.370 suara.
“Angka ini tidak boleh dibaca sekadar statistik. Ini cermin sejauh mana organisasi mampu membangun kedekatan dengan pemilih, mengartikulasikan kebutuhan warga, dan menjaga kesinambungan kerja politik di tingkat akar rumput,” jelasnya.
Karena itu, lanjut Azra, arah kebijakan kepemimpinan Asrofi harus fokus pada penguatan struktur hingga tingkat ranting, pembenahan komunikasi politik, serta menyusun agenda yang menyentuh langsung persoalan warga.
“Kepentingan petani, penguatan ekonomi desa, kesempatan kerja, pelayanan publik, dan pemerataan pembangunan — di sinilah Demokrat harus hadir dan menjadi suara yang jelas bagi masyarakat,” ucapnya.
Di akhir pernyataannya, Azra mengingatkan bahwa konsolidasi internal belum selesai dengan turunnya SK. Justru di sinilah pekerjaan sebenarnya dimulai.
“Polemik pasca-Muscab mungkin sudah selesai di atas kertas, tetapi rekonsiliasi politik baru bisa dinilai melalui tindakan nyata. Demokrat tidak boleh hanya sibuk dengan urusan internal dan elite, tetapi harus kembali menjalankan fungsinya: menjadi wakil rakyat, mendidik politik masyarakat, mencetak kader pemimpin baru, dan mengawasi kebijakan publik,” pesan Azra.
“Pengesahan Asrofi membuka lembar baru, tapi tidak otomatis menambah perolehan suara. Semua tergantung satu hal: apakah Demokrat Brebes kini menjadi organisasi yang lebih solid, terbuka, responsif, dan dipercaya masyarakat? Di sanalah keberhasilan sesungguhnya diukur,” pungkas Azra Prabowo.
