BANDA ACEH – Ketua Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA), Fauzan Adami, melayangkan kritik tajam terhadap kebijakan pengadaan kendaraan dinas mewah serta proyek rehabilitasi rumah dinas pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).
Ia menilai, kebijakan tersebut merupakan bentuk pemborosan anggaran yang mencerminkan kurangnya empati terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat Aceh.
“Masih banyak persoalan di Aceh yang harus dibenahi agar keluar dari keterpurukan. Pengadaan fasilitas mewah seperti ini sangat melukai hati rakyat dan menunjukkan bahwa kepentingan masyarakat belum menjadi prioritas utama para wakil di DPRA,” kata Fauzan melalui rilis persnya yang diterima hariandaerah.com, Minggu (20/4/2025).
Ia melihat hal tersebut melalui informasi dari aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) mencatat bahwa anggaran untuk pengadaan mobil dinas Ketua DPRA mencapai Rp3,3 miliar, dan untuk Wakil Ketua mencapai Rp5,4 miliar.
Sementara itu, masih meurut Fauzan, proyek rehabilitasi rumah dinas pimpinan dan anggota DPRA menyerap anggaran sebesar Rp47,43 miliar, ditambah anggaran perencanaan dan pengawasan masing-masing Rp1,53 miliar.
Selain itu pengadaan mebel seperti lemari, tempat tidur, sofa, hingga televisi juga memakan biaya signifikan, sehingga total anggaran belanja untuk kendaraan dan fasilitas rumah dinas DPRA mencapai sekitar Rp72,5 miliar.
Tak hanya itu, SAPA juga menyoroti anggaran perjalanan dinas dan konsumsi di lingkungan Sekretariat DPRA yang dinilai sangat besar, yakni Rp45 miliar untuk perjalanan dinas dan Rp23 miliar untuk makanan dan minuman, dengan total mencapai Rp68 miliar.
“Anggaran sebesar itu seharusnya difokuskan untuk pembangunan sosial, pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan yang benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat,” ujar Fauzan.
Melihat hal itu, SAPA mendesak agar alokasi anggaran untuk pengadaan mobil dinas dan fasilitas mewah bagi DPRA yang tidak mendesak segera dibatalkan dan meminta agar penggunaan anggaran untuk perjalanan dinas dan konsumsi dikaji ulang guna memastikan efisiensi demi kepentingan rakyat.
“Anggaran tersebut sebaiknya dialihkan untuk program-program yang lebih bermanfaat langsung bagi kesejahteraan masyarakat,” pungkas Fauzan.
