BANDA ACEH – Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda (Pangdam IM), Mayor Jenderal TNI Joko Hadi Susilo, S.I.P., menghadiri rapat bersama Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf, di Pendopo Gubernur Aceh, Selasa (30/9/2025).
Rapat turut dihadiri unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh, antara lain Ketua DPR Aceh, Wakapolda Aceh mewakili Kapolda Aceh, Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh, Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Kabinda Aceh, serta sejumlah pejabat terkait.
Agenda utama rapat membahas langkah strategis penertiban tambang ilegal yang masih marak di berbagai wilayah Aceh, serta isu penting lainnya terkait keamanan, ketertiban masyarakat, dan dukungan terhadap kelancaran pembangunan daerah.
Usai rapat, Gubernur Aceh menyampaikan bahwa pemerintah bersama aparat keamanan dan penegak hukum sepakat membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus untuk menertibkan aktivitas tambang ilegal. Satgas ini akan melibatkan unsur TNI, Polri, dan instansi terkait dengan pola kerja terintegrasi.
“Satgas ini kita harapkan dapat bekerja secara tegas namun tetap terukur, dengan tujuan utama menjaga kelestarian lingkungan, mencegah kerugian negara, serta menjamin ketertiban hukum di tengah masyarakat,” ujar Gubernur.
Menanggapi hal tersebut, Pangdam IM menegaskan bahwa Kodam Iskandar Muda siap mendukung penuh langkah pemerintah. Menurutnya, persoalan tambang ilegal tidak hanya berdampak pada ekonomi, tetapi juga menimbulkan masalah keamanan, sosial, hingga kerusakan lingkungan.
“Tambang ilegal seringkali menjadi pemicu persoalan sosial dan mengganggu stabilitas keamanan. Oleh karena itu, kami dari Kodam Iskandar Muda siap mendukung secara maksimal upaya pemerintah bersama Forkopimda Aceh dalam menertibkan aktivitas tersebut,” tegas Pangdam.
Ia menambahkan, TNI akan berperan mendukung aparat kepolisian dan pemerintah daerah sesuai koridor hukum yang berlaku. Pangdam menekankan pentingnya sinergi semua pihak agar langkah yang ditempuh efektif, adil, dan tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.
Selain itu, Kodam IM juga akan memperkuat langkah preventif dengan mengoptimalkan peran aparat teritorial, khususnya Babinsa di wilayah rawan tambang ilegal, guna melakukan deteksi dan cegah dini terhadap potensi aktivitas tambang tanpa izin.
“Harapan kami, dengan adanya Satgas ini, persoalan tambang ilegal dapat ditangani secara lebih menyeluruh dan berkesinambungan, sehingga Aceh tetap kondusif dan pembangunan dapat berjalan dengan baik,” pungkasnya.
Dalam rapat tersebut, Pangdam IM turut didampingi Asintel Kasdam IM dan Dandeninteldam IM.
