SEMARANG – Rencana kunjungan mantan Presiden Joko Widodo bersama Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ke sejumlah wilayah di Jawa Tengah menjadi sorotan dalam dinamika politik menjelang Pemilu 2029. Pengamat politik sekaligus Dosen FISIP UPS Tegal yang juga Direktur Pusat Studi Politik dan Kebijakan, Diryo Suparto, menilai agenda ini memiliki makna strategis yang patut dikaji secara mendalam.
Hal itu disampaikan Diryo kepada awak media hariandaerah.com, Sabtu pagi (4/7/2026). Menurut informasi yang diperolehnya, pengurus PSI Jawa Tengah tengah mematangkan rencana kunjungan tersebut pada pertengahan Juli mendatang. Sebanyak 35 kabupaten dan kota di Jawa Tengah masuk dalam daftar kemungkinan lokasi, meski penentuan akhir masih menunggu kepastian jadwal dan rute perjalanan.
“Meskipun Pemilu 2029 masih beberapa tahun lagi, pembangunan kekuatan politik tidak bisa dilakukan secara instan. Kunjungan ini adalah bagian dari konsolidasi jangka panjang,” ujar Diryo dalam wawancara khusus.
Ia menyoroti setidaknya empat kepentingan strategis di balik agenda tersebut: konsolidasi organisasi PSI, perluasan basis dukungan masyarakat, pengujian transfer pengaruh politik Joko Widodo, serta pembangunan infrastruktur politik untuk masa depan.
Diryo mengingatkan bahwa popularitas figur hanyalah modal awal, bukan jaminan kemenangan. “Tantangannya adalah bagaimana mengubah popularitas itu menjadi struktur organisasi yang kuat, kaderisasi yang baik, jaringan sosial, dan kepercayaan pemilih,” tegasnya.
Jawa Tengah dipandang sebagai lokasi yang sangat strategis. Dengan jumlah pemilih yang besar serta karakter sosial-politik yang kompleks, kekuatan politik di provinsi ini tidak hanya bergantung pada daya tarik tokoh nasional, tetapi juga kemampuan partai merangkul kekuatan lokal.
Menurut Diryo, kehadiran Jokowi memberi keuntungan simbolis bagi PSI. Sebagai mantan presiden dua periode, ia masih memiliki daya tarik, pengalaman pemerintahan, jaringan relawan, dan kemampuan menarik perhatian publik. Namun, keuntungan ini sekaligus menjadi ujian berat bagi partai tersebut.
“Pertanyaannya sederhana namun krusial: apakah kedekatan emosional masyarakat dengan Jokowi otomatis berubah menjadi dukungan untuk PSI? Dalam teori perilaku pemilih, transfer dukungan seperti itu tidak pernah terjadi secara otomatis,” jelasnya.
Oleh karena itu, Diryo menilai keberhasilan kunjungan ini tidak boleh diukur dari seberapa banyak massa yang hadir di lapangan. Ukuran yang lebih penting adalah apakah kegiatan ini mampu memperkuat struktur organisasi, meningkatkan aktivitas kader, membuka akses ke kelompok sosial baru, serta konsistensi partai dalam memperjuangkan aspirasi rakyat.
Lebih jauh, Diryo menyebut PSI tengah menghadapi tantangan memperluas basis pemilihnya. Partai ini tidak bisa hanya bertumpu pada dukungan masyarakat perkotaan dan pengguna media sosial, tetapi harus merangkul petani, nelayan, buruh, pelaku usaha mikro, dan kelompok lainnya.
PSI juga direncanakan menggunakan pendekatan budaya lokal sebagai sarana komunikasi politik. Namun, Diryo mengingatkan agar pendekatan simbolik ini dibarengi dengan langkah nyata.
“Politik kebudayaan bisa membangun kedekatan hati. Tapi pada akhirnya masyarakat akan menilai partai dari sikapnya terhadap masalah ekonomi, lapangan kerja, pendidikan, pertanian, dan kesejahteraan sosial,” tambahnya.
Dari sisi Joko Widodo sendiri, aktivitas keliling daerah ini memperlihatkan fenomena politik pascakepresidenan. Pengaruh politik tidak selalu berakhir saat jabatan selesai; ia bisa dipertahankan lewat jaringan relawan, komunikasi publik, dan keterlibatan dalam organisasi politik. Meski begitu, Diryo menyarankan publik tetap membedakan fakta dan interpretasi.
“Pimpinan PSI sebelumnya menyatakan kunjungan ini juga untuk memenuhi undangan masyarakat. Kita bisa menganalisis dampak politiknya tanpa perlu berasumsi mengetahui motif pribadi beliau,” ujarnya.
Namun, tantangan terbesar justru ada di internal PSI. Ketergantungan berlebihan pada satu tokoh mungkin memberi keuntungan cepat, namun berisiko menciptakan kelemahan organisasi di masa depan. Partai yang ingin bertahan harus punya sistem kaderisasi terbuka, program kebijakan yang jelas, dan kemampuan menyelesaikan masalah rakyat.
“Figur bisa mempercepat popularitas, tapi institusi yang menentukan keberlanjutan. Jokowi bisa menjadi magnet, tapi PSI harus buktikan bahwa mereka punya kekuatan organisasi dan gagasan sendiri,” tandas Diryo.
Sebagai simpulan, kunjungan ini menjadi ujian penting bagi konfigurasi politik menjelang 2029. Jika PSI mampu mengubah momentum ini menjadi penguatan struktur dan perluasan basis dukungan, dampaknya akan terasa dalam jangka panjang. Sebaliknya, jika hanya menciptakan keramaian sesaat tanpa tindak lanjut, pengaruhnya kemungkinan besar hanya bersifat sementara.
