KOTA TEGAL – Istilah “cawe-cawe” kerap melekat pada aktivitas politik Joko Widodo setelah tak lagi menjabat presiden. Namun menurut Pengamat Politik sekaligus Direktur Lembaga Konsultan Politik dan Kebijakan, yang juga Dosen Fisip Universitas Pancasakti Tegal, Diryo Suparto, aktivitas tersebut tidak bisa semata-mata disebut intervensi.
“Jokowi tetap berhak berpolitik sebagai warga negara biasa. Namun posisinya berbeda karena membawa modal politik besar berupa reputasi, jaringan, warisan kebijakan, hingga dukungan keluarga yang masih di pusat kekuasaan. Jadi yang lebih tepat dibahas bukan elektabilitasnya, melainkan daya pengaruh atau modal politiknya,” ujar Diryo Suparto saat diwawancarai awak media hariandaerah.com Rabu (12/8/2026).
Data menunjukkan pengaruh itu belum hilang. Tingkat persetujuan kinerjanya masih di kisaran 75 persen saat akhir jabatan. Survei Lembaga Pemilih Indonesia Juni 2026 juga mencatat 77,8 persen responden menilai Jokowi berpengaruh terhadap dukungan masyarakat kepada PSI, serta 70,2 persen meyakini kedekatan itu meningkatkan citra positif partai.
“Angka ini membuktikan asosiasi politik Jokowi tetap kuat, meski tidak otomatis berubah menjadi suara,” jelas Diryo.
Ada empat alasan mengapa pengaruh itu bertahan:
1.Ingatan kinerja: Infrastruktur, bansos, hilirisasi, dan layanan publik masih melekat di ingatan masyarakat
2. Gaya komunikasi: Sederhana, dekat, dan mudah dipahami publik
3. Jaringan luas: Relawan, mantan pejabat, kepala daerah, dan tokoh lintas partai tetap terhubung
4.Keberlanjutan kebijakan: Warisan pemerintahan masih berjalan dan menjadi bagian dari narasi politik saat ini
Aktivitas Jokowi pasca-purnatugas juga disebut Diryo sebagai “politik kehadiran”. Kehadiran di berbagai acara, kunjungan daerah, dan pernyataan terkait arah politik membuatnya tetap menjadi acuan. Namun ia mengingat pengaruh personal memiliki batas.
“Kedekatan dengan Jokowi belum tentu otomatis menaikkan suara partai. Hasil akhir tetap bergantung pada kualitas kandidat, program, organisasi, dan kemampuan mobilisasi,” tegasnya.
Fenomena ini juga menyoroti kuatnya personalisasi politik di Indonesia. Pemilih lebih mengenal figur daripada partai. Hal ini menguntungkan tokoh berpengaruh, namun berisiko membuat partai terlalu bergantung pada satu orang dan melemahkan kaderisasi.
“Demokrasi yang sehat bukan tanpa tokoh kuat, melainkan yang menempatkan tokoh di bawah aturan dan institusi yang lebih kuat,” tambah Diryo.
Pada akhirnya, aktivitas Jokowi pasca-jabatan adalah wujud pengaruh yang bersumber dari reputasi dan jaringan. Tantangannya kini: apakah pengaruh itu dapat diubah menjadi penguatan gagasan dan partai, atau hanya bertahan sebagai simbol?
“Pemimpin datang dan pergi. Yang harus tetap lebih kuat adalah aturan main, institusi, dan kedaulatan pemilih,” pungkas Diryo Suparto.
