BREBES – Menyambut puncak musim kemarau tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Brebes melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan terus memperkuat pemantauan serta menyusun langkah strategis guna menekan dampak buruk bagi lahan pertanian. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Brebes, Hendri Adi Komara, memaparkan kondisi terkini serta persiapan yang telah disiapkan dalam keterangan pers, Jumat (17/7/2026).
Sebagai acuan kewaspadaan, digunakan data rekapitulasi dampak kekeringan tanaman padi akibat fenomena El-Nino pada tahun 2023. Wilayah yang tercatat paling banyak terdampak antara lain Kecamatan Banjarharjo, Losari, Tanjung, Bulakamba, Jatibarang, dan Kersana. Secara keseluruhan, luas lahan yang terdampak di Kabupaten Brebes pada tahun itu mencapai 1.900 hektare.
“Sampai saat ini belum ada penetapan resmi mengenai status kekeringan. Laporan yang sah biasanya baru ditetapkan setelah melihat kondisi nyata pasca masa tanam,” jelas Hendri.
Analisis data BMKG menunjukkan potensi dampak kekeringan pada tahun ini diperkirakan lebih ringan dibandingkan tahun 2023. Meski demikian, kewaspadaan tetap dijaga secara maksimal sejak dini.
Menurut Hendri, tantangan utama yang dihadapi bukanlah kurangnya sarana pengambilan air atau pompa, melainkan menipisnya pasokan di titik sumbernya sendiri. Sementara itu, ketersediaan air di sungai-sungai besar dan saluran pembuangan di wilayah Brebes secara umum masih mencukupi.
“Terkait bangunan pengairan yang mengalami kerusakan, Dinas Pengairan telah mengajukan usulan perbaikan ke BBWS, namun belum lolos verifikasi pada tahun ini. Oleh karena itu, kami memaksimalkan fungsi sarana yang sudah ada sambil menyiapkan terobosan lain,” paparnya.
Sesuai arahan Kementerian Pertanian, langkah yang telah disiapkan antara lain menyiapkan bantuan irigasi perpompaan bagi petani yang membutuhkan, serta mendorong penggunaan teknologi yang hemat air namun berpotensi meningkatkan hasil panen secara signifikan.
Salah satu terobosan utama yang sedang digalakkan adalah penerapan sistem Pertanian Modern atau Advanced Agricultural System (PM-AAS). Teknologi ini menggabungkan beberapa metode unggulan sekaligus: penanaman benih langsung (Tabela), pola tanam Jajar Legowo, pengaturan populasi tanaman yang lebih padat, serta sistem penghematan air yang dikenal sebagai metode AWD.
“Dengan sistem ini, populasi tanaman dapat mencapai sekitar 800.000 rumpun per hektar. Dari hasil uji coba, rata-rata hasil panen mencapai 10 ton per hektar, bahkan di tingkat percobaan bisa menyentuh angka 12 hingga 12,4 ton. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata biasanya yang berkisar 6–7 ton per hektar,” terang Hendri.
Harapannya, meski luas lahan yang bisa ditanami mungkin berkurang karena keterbatasan air, peningkatan produktivitas dari setiap hektare dapat menutup kemungkinan penurunan total hasil panen Kabupaten Brebes.
Pemerintah juga telah menyiapkan ketersediaan benih yang sesuai dengan kebutuhan teknologi tersebut. Terkait kebutuhan pupuk yang cenderung lebih tinggi akibat populasi tanaman yang lebih padat, saat ini sedang dibahas penyesuaian alokasi kuota pupuk bersubsidi agar petani yang menerapkan sistem ini tetap terbantu.
Di akhir pernyataannya, Hendri berharap sinergi antara kesiapan pemerintah, penerapan teknologi yang tepat, serta kehati-hatian dari para petani dapat meminimalkan dampak musim kemarau, sehingga ketahanan pangan di Kabupaten Brebes tetap terjaga dengan baik.
