BREBES — Pernyataan Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, yang menyampaikan opini bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berpotensi tidak bertahan hingga tahun 2029, memicu reaksi keras dari jajaran Partai Gerindra di Kabupaten Brebes. Pernyataan yang viral di media sosial itu dinilai menimbulkan kegaduhan politik sekaligus mengabaikan ketentuan konstitusi.
Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Brebes, Wurja, SE., secara terbuka menyayangkan dan menolak keras narasi tersebut. Menurutnya, pernyataan yang disampaikan Budi Arie di hadapan Presiden ke-7 RI Joko Widodo bukan sekadar spekulasi, melainkan hal yang berpotensi mengganggu iklim politik dan melukai konstitusi.
“Kita sangat menyayangkan pernyataan atau opini Budi Arie yang viral di samping Pak Jokowi. Hal ini menimbulkan kegaduhan politik, karena secara konstitusional masa jabatan presiden ditetapkan selama lima tahun. Ketentuan itu sudah final,” tegas Wurja kepada awak media, Rabu (26/8/2026).
Seperti diketahui, dalam rekaman video yang beredar luas di media sosial TikTok, Budi Arie menyampaikan penilaian pribadinya bahwa pemerintahan Prabowo berpeluang tidak berjalan hingga tahun 2029, dengan merujuk pada peristiwa sejarah tahun 1998 dan istilah “percepatan sejarah”. Pernyataan tersebut langsung memicu reaksi beragam, termasuk kecaman dari kalangan relawan pendukung Prabowo-Gibran hingga pengurus partai di daerah.
Wurja menegaskan, masa jabatan presiden telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945. Membangun narasi publik seolah akan ada percepatan pemilu atau pergantian kekuasaan di tengah jalan, menurutnya, tidak mendidik dan tidak mencerminkan penghormatan terhadap konstitusi.
“Kalau memang Pak Budi Arie berniat membangun narasi seolah pemerintahan Prabowo tidak bertahan hingga 2029, kami tolak keras dan kami lawan. Dari sisi organisasi, Gerindra sebagai partai pendukung pemerintah, fokus kami adalah melayani kepentingan masyarakat. Kami mengecam pernyataan yang dilontarkan Budi Arie yang berpotensi mengganggu ketertiban konstitusional,” tandasnya.
Wurja juga menyoroti ketidaksinkronan sikap tersebut dengan komitmen yang selama ini disampaikan. Projo, yang selama ini menyatakan akan mengawal pemerintahan Prabowo-Gibran hingga 2029, justru dinilai memunculkan narasi yang kurang mendukung iklim kondusif.
“Fokus pemerintahan Prabowo adalah bekerja untuk masyarakat, bukan memikirkan pemilu dini. Seharusnya semua elemen pendukung membantu menciptakan stabilitas, bukan sibuk dengan spekulasi politik yang belum didukung data dan indikator yang jelas,” lanjutnya.
Menurut Wurja, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka baru saja memulai langkah besar menata ekonomi nasional, mengejar swasembada pangan, dan menjaga stabilitas nasional. Dinamika politik memang dapat terjadi, namun tidak boleh menggeser perhatian publik dari agenda pembangunan yang menyentuh hajat hidup orang banyak.
Oleh karena itu, Wurja mengajak masyarakat Kabupaten Brebes, dan masyarakat Indonesia secara luas, agar tidak mudah terprovokasi isu yang belum terverifikasi kebenarannya.
“Yang paling penting saat ini dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya petani: harga pupuk yang terjangkau, harga gabah dan jagung yang relatif stabil, bahkan petani jagung kini merasakan keuntungan yang cukup baik. Inilah hal-hal nyata yang perlu didukung dan diperjuangkan,” ujarnya.
Ia mengimbau masyarakat untuk tetap fokus pada bidang masing-masing, tidak mudah terprovokasi informasi yang belum jelas sumbernya, serta tidak ikut menyebarkan narasi yang berpotensi memecah belah.
DPC Partai Gerindra Kabupaten Brebes, tegas Wurja, akan tetap berada di garda terdepan dalam mengawal konstitusi sekaligus memastikan program-program kerakyatan yang digulirkan pemerintahan dapat dirasakan sampai ke akar rumput.
