Hariandaerah.com Jakarta – Wakil Ketua Koalisi Wartawan Parlemen (KWP), Erwin Syahputra Siregar, SH, yang juga dikenal sebagai jurnalis senior dan analis hukum, hari ini memberikan keterangan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) sebagai saksi peliputan Sidang Kenegaraan yang digelar pada 15 Agustus lalu.
Dalam pemeriksaan tersebut, Erwin dimintai klarifikasi terkait isu yang beredar mengenai dugaan pembahasan kenaikan tunjangan anggota DPR dalam sidang tersebut. Ia menegaskan bahwa selama proses peliputan berlangsung, tidak ditemukan adanya agenda resmi maupun pernyataan terbuka yang membahas hal tersebut.
“Saya hadir sebagai wartawan dan juga sebagai Wakil Ketua KWP. Sepanjang rangkaian acara, tidak ada pembahasan terbuka mengenai tunjangan DPR. Jika ada isu yang beredar di luar itu, perlu ditelusuri sumber dan konteksnya,” ujar Erwin kepada MKD,, Senin (3/11/2025).
Selain itu, Erwin turut dimintai penjelasan terkait video viral yang memperlihatkan sejumlah anggota DPR berjoget seusai sidang. Ia menyampaikan bahwa momen tersebut terjadi setelah seluruh rangkaian acara resmi ditutup dan berlangsung dalam suasana informal.
“Joget itu terjadi setelah acara resmi ditutup. Tidak ada pelanggaran etik yang saya lihat secara langsung, dan suasana saat itu memang cair dan penuh keakraban,” tambahnya.
Menanggapi maraknya hoaks dan disinformasi yang beredar di media sosial pasca sidang, Erwin mengimbau masyarakat untuk lebih kritis dan bijak dalam menyerap informasi. Ia menekankan pentingnya verifikasi dan literasi media sebagai benteng utama dalam menjaga kualitas demokrasi.
“Kita harus menjaga integritas informasi. Jangan sampai opini publik dibentuk oleh hoaks yang tidak berdasar. Wartawan punya tanggung jawab besar untuk meluruskan,” tutupnya.
Rilis ini diharapkan dapat memberikan klarifikasi publik serta memperkuat komitmen terhadap transparansi, akurasi, dan etika informasi dalam kehidupan demokrasi Indonesia.
