BREBES – Menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI, muncul perbincangan hangat di ruang digital. Pemandangan yang dianggap lazim kembali jadi sorotan: pejabat dan tamu undangan berteduh di bawah tenda berkursi, sementara peserta upacara berdiri terpapar panas matahari. Unggahan “peserta berjemur, pejabat berteduh” pun beredar luas.
Menanggapi hal itu, Pengamat Politik dan Kebijakan Publik, Azra Fadilah Prabowo, mengajak masyarakat membaca kritik tersebut lebih dalam. Bukan sekadar soal tenda atau kursi, melainkan soal simbol kesetaraan dalam ruang publik.
“Persoalannya bukan sekadar tenda melawan matahari, atau kursi melawan berdiri. Kritik itu adalah suara masyarakat yang mempertanyakan kesetaraan dalam perayaan kemerdekaan,” ungkap Azra saat diwawancarai awak media, Minggu (16/8/2026).
Azra menegaskan, upacara kemerdekaan bukan seremoni semata. Di dalamnya tersimpan pesan tentang perjuangan, pengorbanan, persatuan, dan hubungan negara dengan rakyat.
“Tata ruang sebuah upacara itu berbicara. Ketika masyarakat melihat perbedaan fasilitas yang terlalu mencolok, muncul pertanyaan sederhana: apakah kemerdekaan ini dirayakan dengan semangat kebersamaan?” tanyanya.
Pemerintah tahun ini mengusung tema besar: Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Bahkan pembuatan identitas visual HUT ke-81 RI pun melibatkan partisipasi masyarakat luas.
“Semangat partisipatif itu jangan berhenti di logo, festival, atau sekadar mengundang warga hadir. Ia harus diterjemahkan juga lewat desain kegiatan yang lebih inklusif,” tegas Azra.
Ia memahami bahwa keberadaan tenda dan kursi bagi pejabat tidak selalu keliru. Ada protokol, keamanan, usia tamu, dan kebutuhan teknis. Namun masalah muncul ketika fasilitas itu menciptakan jarak simbolik yang terlalu lebar antara penyelenggara negara dan pemilik kedaulatan.
“Di zaman media sosial, satu foto berbicara sama kuatnya dengan satu jam pidato. Generasi milenial dan Gen Z tidak hanya mendengar janji, mereka melihat kenyataan. Foto pejabat duduk nyaman sementara rakyat berdiri terik bisa menciptakan kesenjangan persepsi yang dalam,” urainya.
Karena itu, Azra mengajak seluruh penyelenggara upacara — baik pemerintah daerah, kementerian, sekolah, maupun institusi lain — mulai merancang upacara kemerdekaan yang inklusif.
Solusinya, kata dia, tidak harus ekstrem. Tidak perlu semua duduk atau semua pejabat berdiri berjam-jam.
“Cukup sederhana: perbanyak area teduh untuk semua peserta, sediakan air minum, ruang istirahat bagi lansia dan anak-anak, persingkat seremoni yang tidak esensial, dan pastikan kenyamanan tidak hanya milik barisan VIP,” usulnya.
Pendekatan itu bukan menghapus protokol, melainkan mengubahnya menjadi pelayanan publik yang modern.
“Negara hadir bukan untuk menciptakan jarak, tapi untuk memperkecil jarak dengan rakyat. Prinsip ini sejalan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945: semua warga negara kedudukannya sama di mata hukum dan pemerintahan,” paparnya.
Azra menambahkan, kritik warganet tidak perlu dijawab dengan pembelaan. Jadikan itu masukan berharga.
“Kemerdekaan yang sudah berusia 81 tahun seharusnya semakin dewasa memaknai simbol. Bendera Merah Putih tidak membedakan siapa duduk di kursi kekuasaan dan siapa berdiri di tanah air,” ujarnya bijak.
Ia menutup dengan pesan yang mendalam:
“Karena sejatinya, kemerdekaan bukan hanya soal berdiri tegak memberi hormat kepada bendera. Kemerdekaan juga soal bagaimana negara menghormati rakyat yang berdiri di bawahnya.”
