BREBES — Suasana haru, penuh kebanggaan, sekaligus penuh harapan menyelimuti halaman Kantor Pemerintahan Terpadu Kabupaten Brebes pada Selasa malam (17/11/2026). Ribuan keluarga yang selama ini tercatat sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) hadir bukan untuk menerima bantuan, melainkan merayakan keberhasilan mereka keluar dari ketergantungan bantuan sosial dan melangkah menuju kemandirian ekonomi.
Momen bersejarah itu terwujud dalam rangkaian kegiatan Graduasi Mandiri KPM PKH, sosialisasi Perlindungan Sosial Digital, serta penjangkauan calon siswa Sekolah Rakyat Tahun 2027 Kabupaten Brebes.
Kegiatan ini dihadiri langsung Menteri Sosial Republik Indonesia K.H. Saifullah Yusuf dan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono. Kedua pejabat pusat tersebut disambut Bupati Brebes Hj. Paramitha Widya Kusuma, SE., MM., didampingi Wakil Bupati Brebes Wurja, SE., dan jajaran Pemerintah Kabupaten Brebes.
Kehadiran pimpinan Kementerian Sosial menjadi bukti perhatian pemerintah pusat terhadap langkah‑langkah yang diambil Pemerintah Kabupaten Brebes dalam memperkuat sistem perlindungan sosial, meningkatkan ketepatan sasaran bantuan, serta mendorong masyarakat mampu berdiri di atas kekuatannya sendiri.
Sepanjang tahun 2026, tercatat sebanyak 4.305 keluarga penerima manfaat PKH di Brebes berhasil menempuh tahap graduasi mandiri. Dari jumlah itu, sekitar 2.000 keluarga hadir langsung mengikuti prosesi wisuda, yang menjadi simbol keberhasilan mereka memperbaiki kondisi sosial‑ekonomi keluarga.
Capaian ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi Kabupaten Brebes, karena jumlah keluarga yang lulus mandiri tercatat paling banyak di Provinsi Jawa Tengah, menyumbang hampir seperdelapan dari total graduasi mandiri di tingkat provinsi.
Bagi Bupati Paramitha Widya Kusuma, angka tersebut bukan sekadar catatan keberhasilan administrasi program. Di balik angka 4.305 keluarga tersimpan perjuangan panjang, kerja keras, keberanian mengambil keputusan, dan tekad kuat untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi anak‑anak dan seluruh anggota keluarga.
Dalam sambutannya, Bupati Paramitha menegaskan, keberhasilan keluarga keluar dari bantuan sosial merupakan kehormatan yang pantas dirayakan bersama.
“Menerima bantuan ketika memang membutuhkan itu hak. Namun, mampu melepaskan bantuan ketika sudah sanggup, itu adalah kehormatan. Malam ini kita merayakan kehormatan itu,” ujarnya.
Ia menjelaskan, PKH pada hakikatnya adalah jembatan untuk melewati masa sulit, bukan tempat tinggal selamanya.
“PKH itu jembatan, bukan tempat tinggal. Bapak‑Ibu sudah sampai di seberang,” tuturnya.
Pesan ini sekaligus menegaskan, status mandiri bukan berarti pemerintah berhenti memperhatikan masyarakat yang telah lulus dari program bantuan. Justru, keberhasilan ini harus menjadi pintu masuk untuk memperkuat ekonomi keluarga melalui pendampingan dan pemberdayaan yang berkelanjutan.
Bupati Paramitha berharap Kementerian Sosial terus mendukung berbagai program pemberdayaan sosial‑ekonomi, termasuk memperluas jangkauan pendampingan usaha bagi keluarga yang baru menyelesaikan kepesertaan PKH.
“Lulus dari PKH tidak berarti lepas dari perhatian pemerintah. Kami mohon dukungan Bapak Menteri, supaya pendampingan usaha seperti PPSE bisa menjangkau lebih banyak keluarga yang baru lulus. Yang sudah berani melangkah jangan sampai berjalan sendirian,” tegasnya.
Bupati juga menyampaikan, semakin banyak keluarga yang berhasil mandiri, semakin banyak pula kuota bantuan yang bisa dialokasikan kepada keluarga lain yang kondisinya masih membutuhkan. Dengan begitu, graduasi mandiri juga menjadi wujud solidaritas sosial antarwarga.
Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf memberikan apresiasi atas pelaksanaan graduasi mandiri PKH di Brebes. Capaian ribuan keluarga yang berhasil keluar dari bantuan sosial menjadi momentum penting untuk terus membangun sistem perlindungan sosial yang tidak hanya fokus menyalurkan bantuan, tetapi juga meningkatkan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri.
Dalam arahannya, Menteri Sosial menekankan pentingnya penguatan tata kelola perlindungan sosial, pemutakhiran data penerima manfaat, serta sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh tenaga pendamping sosial.
Melalui sosialisasi Perlinsos Digital, layanan perlindungan sosial diharapkan dapat bertransformasi menjadi sistem yang lebih transparan, akuntabel, mudah diakses, dan tepat sasaran. Pemanfaatan teknologi digital juga diharapkan meningkatkan kualitas pendataan, memperkuat proses verifikasi, serta mengurangi risiko ketidaktepatan penyaluran bantuan.
Dengan data yang semakin akurat, masyarakat yang benar‑benar membutuhkan diharapkan bisa mendapatkan akses program perlindungan sosial sesuai ketentuan. Penguatan pemberdayaan juga menjadi bagian penting, agar bantuan sosial tidak hanya memenuhi kebutuhan jangka pendek, tetapi menjadi modal penerima manfaat mengembangkan usaha dan memperbaiki taraf hidup keluarga.
Sinergi pendamping PKH, pemerintah desa, kecamatan, dan seluruh perangkat daerah menjadi kunci agar transformasi perlindungan sosial berjalan efektif dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Bupati Paramitha juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pendamping PKH, pilar sosial, operator desa, serta jajaran RT dan RW yang konsisten mendampingi keluarga penerima manfaat. Keberhasilan ribuan keluarga mencapai graduasi mandiri tidak lepas dari peran para pendamping yang sering bekerja jauh dari sorotan publik, mendatangi rumah warga, membangun komunikasi, memberikan motivasi, memantau perkembangan keluarga, dan memastikan data penerima manfaat sesuai kondisi di lapangan.
“Bantuan tepat sasaran selalu dimulai dari data yang benar di tingkat RT,” ujar Bupati.
Karena itu, ia mengajak seluruh unsur pemerintahan hingga tingkat desa untuk terus menjaga keakuratan data sosial sebagai fondasi utama penyelenggaraan perlindungan sosial.
Kegiatan malam itu tidak hanya membahas graduasi mandiri PKH, tetapi juga merangkul penjangkauan calon siswa Sekolah Rakyat Tahun 2027. Program Sekolah Rakyat yang menjadi salah satu agenda pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto diharapkan membuka kesempatan pendidikan yang layak bagi anak‑anak dari keluarga kurang mampu, sekaligus memperbesar peluang mereka meraih masa depan yang lebih baik.
Bupati Paramitha meminta operator desa, RT, dan RW untuk aktif mengidentifikasi anak‑anak yang terhambat bersekolah karena keterbatasan ekonomi keluarga.
“Jangan ada anak Brebes yang berhenti sekolah hanya karena orang tuanya tidak mampu. Temukan mereka. Catat mereka,” pesannya.
Bagi Pemerintah Kabupaten Brebes, perluasan akses pendidikan menjadi bagian penting dari upaya memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Peningkatan kesejahteraan tidak hanya diukur dari kemampuan ekonomi keluarga saat ini, melainkan juga dari kesempatan anak‑anak untuk belajar dan meraih cita‑cita.
Bupati berharap kolaborasi pemerintah pusat dan daerah membuat program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan perluasan akses pendidikan saling melengkapi, sehingga dampaknya benar‑benar dirasakan masyarakat.
Kehadiran Bupati Paramitha dan Wakil Bupati Wurja dalam kegiatan ini sekaligus menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Brebes terus membangun pembangunan yang berpusat pada kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan semangat Brebes Beres.
Momen graduasi mandiri ini akhirnya bukan sekadar perayaan ribuan keluarga yang selesai menerima PKH. Lebih dari itu, ini adalah penghargaan atas keberanian berubah, pengakuan atas setiap perjuangan, dan pengingat bahwa keberhasilan pembangunan sosial terlihat ketika semakin banyak warga mampu berdiri di atas kaki sendiri.
Dari halaman KPT Brebes, ribuan keluarga telah membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah akhir dari harapan. Dengan kesempatan, pendampingan, dan kemauan berusaha, kehidupan yang lebih baik bukan hal yang mustahil diwujudkan.
“Di sini, 4.305 keluarga sudah membuktikan bahwa mandiri itu bisa. Mandiri Melangkah, Brebes Beres!” pungkas Bupati Paramitha.














