Iklan Diskopukm Aceh
Iklan Diskopukm Aceh

Bupati Paramitha Sidak SMP Negeri 3 Brebes, Temukan Indikasi Pungutan dan Tegur Pihak Sekolah

IMG 20261117 084207
Momen sidak Bupati Paramitha Widya Kusuma di SMP Negeri 3 Brebes, menindaklanjuti dugaan pungutan di sekolah.(Foto Istimewa)

BREBES — Keluhan wali murid terkait dugaan pungutan di sejumlah satuan pendidikan di Kabupaten Brebes mendapat tindak lanjut nyata dari Pemerintah Kabupaten Brebes. Bupati Brebes, Hj. Paramitha Widya Kusuma, SE., MM., turun langsung melakukan sidak mendadak ke SMP Negeri 3 Brebes, salah satu sekolah yang menerima aduan paling banyak dari masyarakat. Kunjungan ini menjadi bukti keseriusan pemerintah daerah melindungi orang tua siswa dari praktik pungutan yang melanggar aturan.

Di lokasi, Bupati menanyakan sejumlah hal krusial kepada pihak sekolah. Ia menanyakan ketersediaan nota dan bukti tanda terima iuran, besaran iuran per siswa, total dana yang berhasil dikumpulkan, hingga rincian penggunaan dana tersebut.

Dari hasil pemeriksaan di lapangan, ditemukan adanya praktik iuran bulanan dengan besaran yang beragam. Bupati juga menemukan indikasi kegiatan seperti pengadaan alat tulis sekolah (ATK) dan pemilihan ketua OSIS, yang seharusnya sudah dibiayai melalui dana BOS, namun masih ditarik kembali biayanya melalui komite sekolah. Apabila hal ini terbukti, maka terjadi praktik pungutan ganda yang sangat merugikan orang tua siswa.

BACA JUGA:  Bupati Paramitha Dorong Penertiban Kabel Fiber Optik, Tegaskan Kepatuhan Aturan dan Kontribusi Bagi Daerah

Dari temuan itu membuat Paramitha mempertanyakan mekanisme pembiayaan kegiatan sekolah tersebut. “Kalau benar begitu, ini dobel,” kata Paramitha dikutip dari akun Facebook @paramithawidyakusuma.

Bupati kemudian menyampaikan pesan tegas kepada pihak sekolah. Pertama, setiap iuran wajib dicatat secara tertulis, dan orang tua siswa memiliki hak untuk mengetahui serta melihat catatan tersebut. Kedua, sumbangan dari orang tua diperbolehkan, namun bersifat sukarela, tanpa ada nominal yang diwajibkan. Ketiga, pembelian buku dan LKS tidak boleh mewajibkan orang tua membelinya lewat sekolah. Keempat, dana BOS yang bersumber dari pemerintah pusat harus diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan siswa, dan penyusunan rencana penggunaan dana BOS tahun 2027 harus mengutamakan kepentingan peserta didik.

Seluruh catatan hasil sidak ini diserahkan kepada Inspektorat Kabupaten Brebes untuk ditindaklanjuti.

Bupati menegaskan, sidak di SMP Negeri 3 Brebes ini baru merupakan langkah awal, bukan satu‑satunya pemeriksaan. Ia mengajak para wali murid untuk berani melaporkan apabila masih menemukan sekolah yang menarik pungutan wajib. Masyarakat diminta menyebutkan nama sekolah yang diduga melakukan pelanggaran, agar dapat segera dilakukan pemeriksaan.

BACA JUGA:  SMK Negeri 1 Songgom Ukir Beragam Prestasi Gemilang Sepanjang 2026

Masyarakat dapat menyampaikan aduan melalui sejumlah saluran resmi, yakni nomor WhatsApp Dindikpora 0896‑7212‑5006, situs sambu.brebeskab.go.id, maupun portal lapor.go.id.

Bupati juga mengingatkan pembagian jalur pengaduan. Untuk jenjang SMA dan SMK, aduan disampaikan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, sedangkan untuk madrasah, aduan ditujukan kepada Kementerian Agama Kabupaten Brebes.

Langkah sidak yang dilakukan Bupati Paramitha Widya Kusuma menjadi pengingat kuat bagi seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Brebes untuk taat pada aturan keuangan sekolah dan melindungi kepentingan wali murid. Semua pihak diharapkan bekerja sama, sekolah menjalankan aturan, dan masyarakat berani melaporkan pelanggaran, sehingga dunia pendidikan di Brebes bersih dari praktik pungutan yang merugikan.

 

Penulis

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *