Aceh merupakan sebuah daerah yang terletak di ujung barat Indonesia. Sebagai provinsi paling barat, Aceh membentang di sepanjang pesisir Samudra Hindia hingga Selat Malaka. Lebih dari sekadar garis batas geografis, laut bagi Aceh adalah ruang hidup, sumber kekuatan, dan jalan pembuka peradaban.
Ketika menoleh ke masa lalu, pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607–1636), kita menemukan fakta sejarah yang membanggakan bahwa Aceh pernah mencapai puncak kejayaan sebagai salah satu emporium perdagangan global, dengan hubungan diplomatik bersama bangsa-bangsa besar seperti Turki Utsmani, Portugis, Belanda, India, dan Persia.
Di era kegemilangannya, kemakmuran Aceh tidak hanya dibangun dari hasil bumi yang melimpah, tetapi juga dari kemampuan luar biasa dalam memanfaatkan dan memberdayakan potensi maritimnya. Laut dijadikan jembatan penghubung, bukan pemisah.
Namun, sebagaimana roda sejarah berputar, kejayaan itu perlahan meredup seiring berbagai tantangan zaman. menatap realitas hari ini mengajak kita merenung: bagaimana mungkin laut yang dulu membawa harum nama Aceh ke penjuru dunia, kini tinggal menjadi bagian dari catatan sejarah? Bagaimana kuatnya perdagangan Aceh pada masa itu? Hingga Aceh diakui sebagai salah satu pusat perdagangan dunia, kini semua itu hanya tinggal kenangan.
Lalu, akankah kita terus membiarkan potensi itu tergerus zaman? Apakah kita hanya akan menjadi generasi yang meratapi kejayaan masa lalu tanpa mampu mengukir sejarah baru? Jawaban ‘ya’ atau ‘tidak’ kembali lagi kepada kita masing-masing.
Ironisnya, di tengah potensi alam yang melimpah, belakangan ini Aceh justru tercatat sebagai salah satu provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Sumatera.
Ada sejumlah faktor utama yang menyebabkan perekonomian Aceh sulit bangkit. Salah satunya adalah ketergantungan berlebihan pada dana otonomi khusus (otsus) tanpa diimbangi dengan inovasi ekonomi yang berkelanjutan.
Ketergantungan ini membentuk siklus fiskal yang sulit diputus, terlebih lagi dana otsus akan berakhir pada tahun 2027.
Ketergantungan fiskal tersebut memperlihatkan bahwa perekonomian Aceh sangat bergantung pada dana otsus, padahal dana tersebut sejatinya harus dimanfaatkan untuk investasi jangka panjang demi membangun fondasi ekonomi masa depan.
Sayangnya, fokus pada upaya ini belum benar-benar dilakukan secara optimal.
Namun, alih-alih terpaku pada fakta yang memprihatinkan ini, penulis mengajak kita semua membuka mata, melihat cakrawala yang lebih luas.
Sebab, Aceh sebenarnya memiliki potensi besar di berbagai sektor: pertanian, pariwisata, kekayaan laut dan perikanan, ekonomi kreatif, bahkan energi seperti minyak dan gas (migas).
Lantas, apakah potensi di berbagai sektor ini telah optimal mendongkrak kesejahteraan masyarakat? Ya, tetapi belum sepenuhnya. Di samping itu, tata kelola yang baik dan berkelanjutan menjadi prasyarat mutlak.
Dalam hal ini, penguatan pilar kemaritiman menjadi salah satu bagian terpenting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Aceh.
Oleh karena itu, mewujudkan potensi maritim yang maksimal dan berdaya saing memerlukan sinergi yang tak terpisahkan antara pemerintah, akademisi, dan pelaku industri.
Pemerintah perlu memberikan kebijakan dan dukungan, akademisi serta lembaga penelitian berperan melalui riset dan pengembangan teknologi, sementara pelaku industri harus berorientasi pada inovasi.
Peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi indikator utama dalam menggerakkan potensi kemaritiman dan memacu perekonomian Aceh.
Aceh harus mampu mengembalikan marwah maritimnya. Dengan sumber daya alam yang melimpah, letak strategis di jalur pelayaran internasional, serta warisan sejarah yang membanggakan.
Aceh memiliki semua modal untuk kembali menjadi pusat peradaban maritim di kancah regional, bahkan global.
Akhir kata, refleksi ini mengajak kita semua, terutama generasi muda, untuk menyatakan dengan mantap dalam diri untuk “siap membangun Aceh Bahari yang berdaya!”
