Banda Aceh — Pimpinan Wilayah Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PW SEMMI) Madani Provinsi Aceh mengendus adanya dugaan praktik nepotisme yang terjadi dalam proses lelang pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Aceh.
Koordinator PW SEMMI Aceh, Muhdi Fahmil Ulya, menyoroti indikasi keterlibatan istri Kepala Disbudpar Aceh, Almuniza, dalam pengelolaan katering yang menjadi salah satu bagian dari proyek pengadaan.
“Ini menjadi indikasi kuat adanya praktik nepotisme yang dilakukan oleh oknum pejabat, memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi dan keluarga,” ungkap Muhdi melalui rilis yang diterima media ini, Jum’at (30/5/2025).
Ia menegaskan bahwa praktik semacam ini merugikan pelaku usaha yang kompeten namun tidak memiliki akses kekuasaan atau ‘orang dalam’.
“Kalau ini terus dibiarkan, maka pelaku usaha yang benar-benar punya kualitas akan selalu tersingkir,” tambahnya.
Menyikapi hal tersebut, PW SEMMI Aceh menyampaikan tuntutan tegas, diantaranya mendesak Gubernur Aceh dan Inspektorat Provinsi untuk melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh proses lelang di Disbudpar Aceh.
Meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Ombudsman RI untuk turun tangan menyelidiki dugaan nepotisme dan potensi maladministrasi dalam kepemimpinan Almuniza.
Serta mengutuk keras seluruh oknum pejabat di Aceh yang menyalahgunakan wewenang demi kepentingan keluarga.
PW SEMMI Aceh menegaskan bahwa jika laporan dugaan nepotisme ini tidak ditindaklanjuti oleh pihak terkait, mereka akan terus melakukan perlawanan.
“Kalau ini tidak ditanggapi, kami akan terus melawan dan berjuang sampai menang,” tutup Muhdi dengan nada tegas.
