Aceh Barat Daya – Langkah Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, yang menghentikan sejumlah truk berplat BL asal Aceh saat melintas di wilayahnya, menuai sorotan tajam dari berbagai pihak di Aceh.
Salah satu suara keras datang mantan Kombatan GAM Wilayah Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), Tgk Mustiari atau akrab disapa Mus Sedong, yang juga menjabat Wakil Ketua I DPRK Abdya dari Partai Aceh.
Dalam sebuah video yang beredar luas di media sosial, Bobby terlihat meminta para sopir kendaraan berplat BL mengganti ke plat BK.
Alasannya, kendaraan yang beroperasi di Sumut harus membayar pajak di provinsi tersebut. Tindakan spontan ini langsung menimbulkan kontroversi dan memicu perdebatan publik, terutama di kalangan masyarakat Aceh yang merasa tersinggung.
Menanggapi hal tersebut, Mus Sedong menilai sikap Bobby terlalu gegabah dan berpotensi memperkeruh hubungan antarprovinsi.
Ia menegaskan, penegakan aturan pajak kendaraan seharusnya ditempuh melalui mekanisme resmi pemerintah, bukan dengan tindakan sepihak di jalan raya.
“Kalau di sana (Sumut) bisa menertibkan kendaraan berplat BL, maka Aceh juga punya hak menertibkan kendaraan berplat BK yang masuk dan beroperasi di wilayah Aceh,” tegas Mus Sedong di Blangpidie, Senin (29/9/2025).
Ia menambahkan, pihaknya bersama jajaran mantan Kombatan dan masyarakat lainnya siap mengawal persoalan ini secara serius. Bahkan, ia tidak menutup kemungkinan akan dilakukan razia terhadap kendaraan berplat BK yang melintas di Aceh sebagai bentuk respons atas tindakan Gubernur Sumut.
Meski demikian, Mus Sedong mengingatkan agar persoalan ini tidak berkembang menjadi konflik horizontal.
Ia menyerukan keterlibatan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, serta Presiden Prabowo Subianto untuk turun tangan menyelesaikan polemik ini secara tuntas.
“Perlu digarisbawahi, langkah Pemerintah Sumut sudah mulai mengganggu kenyamanan yang selama ini berjalan baik. Kami dari Aceh, khususnya KPA, siap menghadapi segala kemungkinan. Sebab darah Aceh tidak pernah gentar sedikit pun,” ujarnya dengan nada tegas.
Mus Sedong menekankan, masyarakat Aceh selama ini menjunjung tinggi persaudaraan dengan provinsi tetangga.
Namun, tindakan sepihak seperti yang dilakukan Bobby berpotensi merusak keharmonisan tersebut jika tidak segera diselesaikan melalui jalur resmi pemerintah pusat.
Persoalan pajak kendaraan memang kerap menjadi isu silang antarwilayah, terutama di daerah perbatasan.
Kendaraan berplat BL dari Aceh yang beroperasi di Sumatera Utara, maupun sebaliknya, kerap menjadi sorotan dalam konteks kepatuhan pembayaran pajak.
Ia menilai, seharusnya permasalahan ini diselesaikan melalui forum koordinasi antarprovinsi dengan melibatkan Kementerian Dalam Negeri dan Korlantas Polri, bukan dengan aksi spontan di lapangan yang justru memicu ketegangan.
“Semenjak Indonesia merdeka tidak pernah mempersoalkan tentang plat kendaraan yang melintas di wilayah manapun beroperasi selama masih di lintas Republik Indonesia, kecuali pemerintah provinsi Sumut, itu bisa menimbulkan polemik baru,” katanya.
Kini, publik menunggu bagaimana sikap resmi Pemerintah Aceh maupun pemerintah pusat dalam merespons polemik ini.
Jika tidak segera diredam, isu pajak kendaraan bisa berkembang menjadi masalah sosial yang lebih luas, mengingat adanya sentimen historis dan emosional antara masyarakat Aceh dan Sumatera Utara.
