Ada kalimat yang terdengar gagah di ruang rapat, tetapi terasa kejam di tenda-tenda pengungsian. Kalimat itu harga diri bangsa. Diksi yang diucapkan dengan dada tegap, tetapi jatuh seperti pisau di telinga mereka yang sedang kelaparan, terisolasi, dan kehilangan segalanya akibat bencana. Pernyataan bahwa menerima bantuan negara luar akan merusak harga diri bangsa, sejatinya bukan hanya keliru namun melukai akal sehat dan nurani kemanusiaan. Sebab dalam situasi bencana, yang paling telanjang bukanlah kedaulatan, melainkan penderitaan manusia. Mari bertanya dengan jujur: harga diri bangsa yang mana yang sedang dijaga? Apakah harga diri itu ada pada statemen, atau pada perut rakyat yang kosong? Apakah harga diri itu hidup di podium, atau di tubuh anak-anak Aceh yang tidur di tenda darurat di pinggir jalan berdebu? Jika harga diri bangsa diukur dari kemampuan negara mengurus warganya, maka fakta di lapangan justru menunjukkan sebaliknya.
Kemanusiaan tidak pernah bertanya dari mana bantuan itu datang. tidak memeriksa bendera. tidak meminta izin diplomatik. Ketika gempa, banjir, longsor, dan lumpur menenggelamkan hidup manusia, yang dibutuhkan hanyalah tangan yang datang tepat waktu. Menolak bantuan negara lain atas nama harga diri, padahal negara sendiri belum sanggup menjangkau seluruh warganya, adalah bentuk ironi yang menyakitkan. Bukan menjaga martabat melainkan membiarkan penderitaan berlarut demi gengsi politik. Justru di situlah letak kerusakan harga diri yang sesungguhnya ketika negara tahu warganya menderita, tetapi memilih menutup pintu solidaritas global demi narasi kemandirian yang tidak berdiri di atas realitas.
Dua pekan setelah bencana besar di Sumatra, khususnya Aceh, luka itu belum juga dijahit. Di lapangan, negara belum benar-benar hadir secara utuh. Masih ada warga yang terisolir, Masih ada keluarga yang kelaparan, Masih ada anak-anak yang tidur di tenda darurat buatan sendiri, Masih ada jalan dan jembatan yang putus, Masih ada listrik yang padam dan jaringan komunikasi yang mati, Masih ada orang orang yang belum ditemukan. Sekolah, puskesmas, rumah ibadah, kantor desa banyak yang masih terbenam lumpur, seolah waktu berhenti tepat saat bencana itu datang. Namun di saat yang sama, dari pusat kekuasaan terdengar narasi bahwa negara mampu mengurus semuanya sendiri, tak perlu bantuan luar. betapa jauhnya kata-kata itu dari kenyataan.
Jika negara benar-benar serius, dua pekan seharusnya cukup untuk memastikan warga tidak lagi bertahan di tenda darurat yang rawan, panas di siang hari, dan dingin di malam hari. Seharusnya hunian sementara (huntara) sudah dibangun secara sistematis. Dengan huntara, distribusi logistik lebih terkontrol, pelayanan kesehatan lebih mudah, trauma anak-anak bisa ditangani, dan pemerintah dapat fokus pada pekerjaan besar. berikutnya pemulihan seharusnya negara sudah bisa membersihkan lumpur di rumah-rumah warga, memulihkan sawah yang tertimbun, membantu petani, peternak, nelayan, dan pekebun bangkit, membangun kembali rumah yang hanyut dan memperbaiki jalan dan jembatan agar ekonomi kembali bergerak. Namun yang terlihat justru warga saling menolong dalam keterbatasan, sementara negara sibuk mempertahankan klaim kemampuan.
Dalam dunia modern, menerima bantuan internasional saat bencana bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda kedewasaan negara. Negara yang percaya diri tidak takut dibantu, karena yang dibantu bukanlah kekuasaan melainkan rakyatnya. Ironisnya, Indonesia setiap tahun mengirim jutaan tenaga kerja ke luar negeri dan itu tidak pernah dianggap merusak harga diri bangsa. Tetapi ketika negara lain ingin membantu rakyat yang tertimpa bencana luar biasa, tiba-tiba harga diri dijadikan alasan penolakan. Logika macam apa ini? Jika mengirim buruh demi devisa tidak merusak martabat, mengapa menerima bantuan demi menyelamatkan nyawa justru dianggap mencederai kehormatan? Sungguh memilukan.
Harga diri bangsa tidak lahir dari argument, tetapi lahir dari negara yang sigap, jujur pada keterbatasan, dan berani membuka diri demi kemanusiaan. Harga diri bangsa adalah Ketika tidak ada warga yang dibiarkan kelaparan, tidak ada anak yang kehilangan masa depan karena trauma, tidak ada keluarga yang bertahan sendirian di tengah lumpur. Menolak bantuan saat rakyat masih menderita bukanlah sikap berdaulat. Itu adalah pengabaian yang dibungkus nasionalisme kosong. di hadapan penderitaan warga Aceh hari ini, sejarah kelak akan bertanya siapa yang benar-benar menjaga harga diri bangsa, mereka yang membuka tangan demi kemanusiaan, atau mereka yang menutup pintu demi gengsi?
