Hariandaerah.com Jakarta – Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave A.F. Laksono, mendesak pemerintah untuk segera mengaktifkan kembali program Operasi Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Negara di wilayah Maluku dan Maluku Utara. Program yang dihentikan sejak Januari 2026 lalu dinilai menjadi penyebab meningkatnya potensi konflik sosial yang mengancam stabilitas keamanan.
Hal tersebut disampaikan Dave usai melakukan kunjungan kerja dan menerima paparan dari Kodam XV/Pattimura di Ambon, Selasa (5/5/2026).
“Selama satgas ini beroperasi, dampaknya sangat nyata dalam meredam berbagai potensi konflik. Namun, setelah dihentikan, justru gesekan dan pertikaian kembali bermunculan. Oleh karena itu, kami mendesak agar satgas ini segera dihidupkan kembali, bahkan perlu diperkuat,” tegas politisi Partai Golkar tersebut.
Data Mencengangkan: 30 Konflik Terjadi Sepanjang 2026
Anggota Komisi I lainnya, Yudha Novanza Utama, memaparkan data yang sangat mengkhawatirkan. Sejak penghentian program tersebut, tercatat sudah terjadi tidak kurang dari 30 kali konflik yang terjadi di dua provinsi tersebut sepanjang tahun 2026.
“Terbukti di tahun 2026 saja sudah terjadi 30 konflik yang tercatat. Kami harapkan anggaran dan dukungan operasional bisa segera dikembalikan agar keamanan di lapangan kembali terkendali,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Pangdam XV/Pattimura, Mayjen TNI Dody Triwinarto, yang merinci bahwa terjadi 22 konflik di wilayah Maluku dan 8 konflik di Maluku Utara. Salah satu insiden paling parah adalah bentrokan antarwarga di Halmahera Tengah awal April lalu yang menghanguskan puluhan rumah.
Dave menegaskan, keberadaan sekitar 20 pos operasi yang dulunya tersebar sangat vital untuk mencegah konflik horizontal agar tidak meluas dan merusak persatuan bangsa.
