BREBES – Upaya Pemerintah Kabupaten Brebes merehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) milik warga bernama Rodiyah bukan sekadar program sosial biasa. Lebih dari itu, langkah ini menjadi representasi nyata dari politik kesejahteraan yang mulai menemukan momentum penguatannya di tingkat daerah.
Dalam konteks tersebut, keterlibatan Kingking Trahing Kusuma, anggota DPRD Brebes dari Komisi IV, menjadi titik penting yang patut dicermati. Kehadirannya tidak hanya bersifat seremonial, melainkan berperan aktif mengorkestrasi kolaborasi lintas sektor, mulai dari dinas teknis, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), hingga pihak swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
Hal tersebut diungkapkan oleh pengamat politik dari Konsultan Politik Pusat Studi Politik & Kebijakan (PSPK) Semarang, Azra Fadilah Prabowo, S.I.P, saat dikonfirmasi awak media hariandaerah.com, Rabu (06/05/2026).
Menurut Azra, selama ini banyak program bantuan sosial kerap terjebak pada pendekatan seremonial belaka. Namun, apa yang ditunjukkan dalam program RTLH ini menawarkan pendekatan yang berbeda, yaitu politik representatif yang benar-benar berbasis pada kebutuhan riil masyarakat.
“Bantuan yang diterima Rodiyah tidak hanya berupa material pembangunan rumah, tetapi juga paket sembako yang melibatkan langsung peran legislatif. Ini membuktikan bahwa fungsi DPRD tidak berhenti hanya pada tugas legislasi dan pengawasan, tetapi juga menyentuh dimensi advokasi sosial secara langsung,” jelasnya.
Dilihat dari perspektif ilmu politik, langkah ini dapat dimaknai sebagai bentuk embedded representation, di mana wakil rakyat tidak hanya hadir dalam ruang sidang atau forum formal, tetapi juga masuk menyentuh ruang kehidupan warga yang paling rentan dan membutuhkan perhatian.
Azra menambahkan, pendekatan semacam ini memiliki dua dimensi sekaligus, yakni nilai kemanusiaan dan strategi politik yang sehat. Dalam dinamika demokrasi lokal, kedekatan wakil rakyat terhadap isu-isu kesejahteraan, khususnya pemenuhan hak atas hunian layak, menjadi salah satu indikator kuat yang menentukan legitimasi politik di mata publik.
Lebih lanjut, peran yang ditunjukkan Kingking Trahing Kusuma dinilai mampu membangun narasi keberpihakan yang konkret, bukan sekadar retorika belaka. Di tengah meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kinerja wakil rakyat, model intervensi langsung seperti ini berpotensi besar memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi DPRD secara keseluruhan.
Selain itu, program ini juga memperlihatkan pola tata kelola pemerintahan yang semakin kolaboratif. Pemerintah daerah tidak lagi berperan sebagai satu-satunya aktor penyelesai masalah, melainkan bersinergi dengan legislatif, lembaga keagamaan seperti Baznas, hingga sektor swasta.
Dalam kerangka teori governance modern, pendekatan ini dikenal sebagai collaborative governance, di mana permasalahan publik diselesaikan melalui sinergi berbagai pihak. Di sinilah peran legislatif menjadi sangat krusial, yakni berfungsi sebagai jembatan penghubung antara kebijakan yang disusun dengan kebutuhan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Kasus renovasi rumah Rodiyah ini adalah contoh kecil namun sangat signifikan, yang menunjukkan bagaimana politik bisa kembali pada esensinya yang sesungguhnya, yaitu melayani manusia,” ujar Azra.
Ia menegaskan, keaktifan yang ditunjukkan Kingking membuktikan bahwa fungsi wakil rakyat tidak selalu harus diukur dari kehadiran di ruang sidang semata, melainkan lebih diuji melalui kehadiran nyata di lapangan, di tengah masyarakat yang membutuhkan peran negara.
“Jika model seperti ini dapat dikembangkan secara konsisten, bukan tidak mungkin Brebes akan menjadi contoh praktik baik politik kesejahteraan di tingkat daerah, di mana kebijakan, empati, dan aksi nyata dapat berjalan beriringan secara selaras,” pungkasnya.
