KOTA TEGAL – Perbincangan hangat mengenai penempatan posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam sejumlah agenda kenegaraan belakangan ini memicu beragam tafsir di ruang publik. Sebagian memandangnya sebagai bentuk “pengucilan” untuk menggerus wibawa hingga elektabilitas politiknya. Namun, menurut pengamat politik Diryo Suparto, fenomena ini perlu dikaji lebih jernih melalui kacamata komunikasi politik dan sejarah.
Dosen FISIP UPS Tegal yang juga Direktur Pusat Studi Politik dan Kebijakan Publik ini mengajak masyarakat membedakan antara simbol politik, protokol kelembagaan, dan narasi yang dibangun. Dalam wawancara eksklusif dengan awak media hariandaerah.com pada, Rabu 22/07/2026.
Diryo menyebut istilah yang lebih tepat untuk fenomena ini bukan sekadar pengucilan, melainkan delegitimasi simbolik, marginalisasi politik, atau pembingkaian (framing) negatif.
“Kita harus berhati-hati. Politik tidak hanya bergerak lewat keputusan formal, melainkan tumbuh subur dari persepsi masyarakat terhadap simbol-simbol yang disajikan. Namun, sejarah politik Indonesia mengajarkan satu hal penting: tidak semua bentuk marginalisasi berakhir dengan kekalahan,” ujar Diryo.
Untuk memperjelas analisisnya, Diryo menunjuk pada fenomena yang pernah dialami Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di tahun 2004. Saat itu, SBY yang menjabat Menko Polhukam dianggap mulai dipinggirkan dan dibatasi ruang geraknya di era pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri.
“Saat itu publik menafsirkan adanya tekanan keras terhadap SBY. Namun hasilnya di luar dugaan: semakin kuat tekanan yang dirasakan masyarakat, semakin deras simpati yang mengalir untuknya. Akhirnya SBY tampil sebagai figur alternatif dan memenangkan Pemilu 2004,” ungkapnya.
Analogi yang dikemukakan Diryo sederhana namun mendalam: “Seperti bola yang ditekan ke dalam air. Semakin kuat tekanannya, semakin besar daya pantulnya saat dilepaskan. Dalam politik, tekanan yang dianggap tidak adil justru membangun empati publik.”
Kembali ke situasi kekinian, Diryo menegaskan bahwa meski konteks politik, aktor, dan lanskap media sosial saat ini berbeda dengan dua dekade lalu, namun pola komunikasi politiknya memiliki kemiripan.
“Yang paling krusial bukan sekadar posisi duduk atau simbol itu sendiri, melainkan bagaimana masyarakat meresponsnya. Dalam teori komunikasi politik, persepsi publik jauh lebih menentukan daripada fakta simboliknya. Jika masyarakat percaya seseorang diperlakukan tidak adil, akan muncul apa yang disebut efek underdog — simpati luas bagi pihak yang dianggap lemah atau terpinggirkan,” jelasnya.
Diryo memperingatkan, jika narasi marginalisasi terhadap Gibran terus menguat, maka efek yang sama seperti dialami SBY berpotensi terulang. Upaya pembatasan simbolik justru bisa menjadi batu loncatan penguatan modal politik.
“Ibarat api yang ditutup: belum tentu padam, bisa jadi bara apinya justru semakin panas. Tekanan sering kali bukan mematikan, melainkan memberi energi baru bagi tokoh yang bersangkutan,” tambahnya tegas.
Meski melihat potensi tersebut, Diryo menegaskan bahwa hal ini tidak otomatis menjadikan Gibran sebagai kandidat kuat Pilpres 2029. Masih banyak faktor penentu lain, mulai dari kinerja pemerintahan, kualitas kepemimpinan, konsolidasi partai, hingga dinamika ekonomi nasional.
“Saran saya, jangan terburu-buru menyimpulkan melemahnya posisi politik hanya dari tatanan duduk. Jangan terjebak membaca permukaan saja. Membangun narasi seseorang sebagai korban yang disudutkan justru sering kali berbalik melawan si pembuatnya,” pesan Diryo.
Ia menutup pernyataannya dengan kalimat yang penuh makna bagi peta politik ke depan: “Mereka yang tampak berada di sudut panggung hari ini, belum tentu bukan menjadi tokoh utama ketika tirai demokrasi dibuka kembali nanti.”
