PRINGSEWU,HARIANDAERAH.COM — Pengadaan barang dan jasa di lingkungan UPT Puskesmas Banyumas, Kabupaten Pringsewu, Lampung, Tahun Anggaran 2025, menjadi bagian dari penelusuran terkait penggunaan anggaran yang bersumber dari keuangan daerah dan BLUD.
Berdasarkan data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP Tahun Anggaran 2025, tercatat sebanyak 23 paket RUP Penyedia pada UPT Puskesmas Banyumas dengan total pagu mencapai Rp428.735.000.
Paket-paket tersebut tercatat bersumber dari APBD dan BLUD serta menggunakan metode pemilihan E-Purchasing dengan waktu pemilihan pada Januari 2025.
Dari keseluruhan data tersebut, terdapat tiga paket pengadaan yang menjadi bahan konfirmasi dan verifikasi lebih lanjut. Ketiganya memiliki total pagu sebesar Rp101 juta.
Tiga paket itu yakni Belanja Mesin Antrian Pendaftaran dengan pagu Rp25 juta, Belanja Laptop sebesar Rp45 juta, dan Belanja Komputer UPT Puskesmas Banyumas sebesar Rp31 juta.
Belanja Mesin Antrian Pendaftaran tercatat dengan Kode RUP 55632528. Sementara Belanja Laptop memiliki Kode RUP 60970999 dan Belanja Komputer UPT Puskesmas Banyumas tercatat dengan Kode RUP 60972359.
Ketiga paket tersebut tercatat menggunakan sumber dana BLUD dan metode pemilihan E-Purchasing.
Data RUP tersebut pada dasarnya merupakan informasi perencanaan pengadaan. Karena itu, angka pagu tidak serta-merta dapat dipahami sebagai nilai yang telah dibayarkan atau direalisasikan seluruhnya.
Untuk memastikan pelaksanaan pengadaan, diperlukan informasi mengenai nilai transaksi akhir, jumlah barang, spesifikasi, waktu penerimaan, bukti pembayaran, serta keberadaan dan pemanfaatan barang setelah proses pengadaan selesai.
Hal tersebut menjadi penting karena terdapat perbedaan antara pagu anggaran, nilai transaksi, nilai pembayaran, dan realisasi akhir. Perbedaan tersebut perlu dijelaskan agar informasi mengenai penggunaan anggaran tidak menimbulkan pemahaman yang keliru.
Dalam penelusuran jurnalistik, pertanyaan yang kemudian muncul bukan semata mengenai besarnya anggaran, melainkan apakah pengadaan tersebut benar-benar dilaksanakan sesuai perencanaan dan ketentuan yang berlaku.
Selain itu, penting diketahui apakah barang yang tercantum dalam tiga paket tersebut benar-benar diterima oleh UPT Puskesmas Banyumas, sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dipesan, serta masih berada dan digunakan untuk menunjang pelayanan kesehatan.
Belanja Mesin Antrian Pendaftaran, misalnya, perlu dapat ditelusuri jumlah unit dan spesifikasinya. Demikian pula dengan laptop dan komputer yang tercantum dalam data RUP, termasuk jumlah unit, merek, tipe, spesifikasi, serta lokasi penggunaannya.
Dari perspektif kontrol sosial, kondisi tersebut menjadi alasan untuk melakukan verifikasi lebih lanjut. Namun, adanya pertanyaan terhadap suatu paket pengadaan tidak dapat langsung dimaknai sebagai adanya penyimpangan.
Sampai pada tahap ini, data RUP merupakan informasi awal yang masih membutuhkan pencocokan dengan dokumen dan kondisi sebenarnya di lapangan.
Klarifikasi dari pihak UPT Puskesmas Banyumas menjadi penting untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai pelaksanaan tiga paket pengadaan tersebut.
Kepala UPT Puskesmas Banyumas, Bdn. Hetty Endang Suparni, S.ST., M.M., ketika dikonfirmasi melalui WhatsApp memberikan jawaban singkat.
“Untuk ini kami sdh dilakukan pemeriksaan BPK pak di bulan maret 2026.”
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa menurut pihak UPT Puskesmas Banyumas, kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran tersebut telah menjadi bagian dari pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Maret 2026.
Keterangan tersebut tentu menjadi bagian penting dalam proses verifikasi. Namun, pemeriksaan BPK dan fungsi kontrol sosial pers merupakan dua hal yang memiliki ruang berbeda.
Pemeriksaan BPK merupakan bagian dari mekanisme pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Sementara itu, verifikasi jurnalistik dilakukan untuk memastikan informasi yang disampaikan kepada masyarakat berdasarkan fakta, data, dan keterangan dari pihak-pihak terkait.
Karena itu, apabila pemeriksaan BPK telah dilakukan, hasil pemeriksaan atau tindak lanjut yang berkaitan dengan tiga paket pengadaan tersebut menjadi informasi yang relevan untuk memperjelas persoalan.
Apabila seluruh proses pengadaan telah dilaksanakan sesuai ketentuan, maka dokumen dan hasil pemeriksaan dapat menjadi dasar yang kuat untuk menjelaskan sekaligus meluruskan berbagai pertanyaan yang muncul.
Sebaliknya, apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan adanya ketidaksesuaian, maka mekanisme pengawasan dan tindak lanjut sesuai kewenangan masing-masing lembaga perlu dijalankan.
Dalam konteks penegakan hukum, aparat penegak hukum memiliki fungsi untuk memastikan setiap informasi mengenai dugaan penyimpangan keuangan negara ditangani berdasarkan fakta dan bukti, bukan semata-mata berdasarkan asumsi.
Apabila ditemukan indikasi awal adanya perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur pidana, aparat penegak hukum dapat melakukan langkah sesuai kewenangannya, mulai dari pengumpulan informasi dan bahan keterangan hingga proses penyelidikan dan penyidikan apabila persyaratan hukumnya terpenuhi.
Namun, apabila hasil pemeriksaan justru menunjukkan bahwa pengadaan telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan tidak ditemukan unsur tindak pidana, hal tersebut juga harus ditempatkan secara proporsional.
Prinsipnya, kecurigaan bukanlah kesimpulan.
Kecurigaan hanya menjadi alasan untuk melakukan verifikasi. Kesimpulan mengenai ada atau tidaknya pelanggaran harus didasarkan pada fakta, dokumen, keterangan pihak terkait, serta hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam kasus tiga paket pengadaan senilai Rp101 juta ini, sejumlah hal masih relevan untuk diperjelas, mulai dari nilai realisasi akhir masing-masing paket, jumlah barang yang dibeli, spesifikasi, waktu penerimaan, keberadaan fisik barang, hingga pencatatan sebagai inventaris.
Hal tersebut penting karena tujuan akhir dari penggunaan anggaran BLUD bukan hanya terserapnya anggaran, tetapi juga adanya barang atau fasilitas yang memberikan manfaat bagi peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Transparansi menjadi bagian penting dalam memastikan tujuan tersebut tercapai.
Apabila barang benar-benar tersedia, sesuai spesifikasi, tercatat dalam inventaris dan digunakan untuk mendukung pelayanan kesehatan, maka kondisi tersebut dapat dijelaskan berdasarkan bukti yang ada.
Sebaliknya, apabila terdapat perbedaan antara dokumen pengadaan dengan kondisi sebenarnya, maka perbedaan tersebut perlu dijelaskan melalui mekanisme yang berlaku.
Pernyataan Kepala UPT Puskesmas Banyumas, Bdn. Hetty Endang Suparni, S.ST., M.M., bahwa pemeriksaan BPK telah dilakukan pada Maret 2026 menjadi salah satu informasi yang perlu dicatat dalam penelusuran ini.
Pada akhirnya, keterbukaan dalam menjelaskan penggunaan anggaran publik merupakan bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang akuntabel.
Data RUP dapat menjadi pintu awal untuk melihat perencanaan pengadaan. Namun, untuk mengetahui apakah anggaran tersebut benar-benar telah digunakan sesuai tujuan, diperlukan pencocokan dengan dokumen transaksi, bukti pembayaran, berita acara serah terima, pencatatan inventaris, serta kondisi fisik barang.
Dengan demikian, tiga paket pengadaan senilai Rp101 juta tersebut tidak semestinya langsung ditempatkan sebagai sebuah kesimpulan mengenai adanya penyimpangan. Persoalan tersebut masih berada pada ruang verifikasi dan klarifikasi.
Jika seluruh proses telah sesuai aturan, maka dokumen dan hasil pemeriksaan akan menjadi jawaban yang paling kuat. Jika terdapat ketidaksesuaian, mekanisme pengawasan maupun penegakan hukum dapat berjalan sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
Berita ini menempatkan data RUP sebagai informasi awal yang masih memerlukan verifikasi lebih lanjut dan tidak dimaksudkan sebagai kesimpulan adanya penyimpangan atau tindak pidana. (*)
