Iklan Diskopukm Aceh
Iklan Diskopukm Aceh

Putus Rantai Kemiskinan, Sekolah Rakyat Brebes Rawat 245 Anak Rentan, Mensos: Jangan Ada Siswa Titipan

IMG 20261118 072852
Mensos Saifullah Yusuf memberikan keterangan pers di lokasi Sekolah Rakyat Brebes, didampingi Wamensos Agus Jabo Priyono dan Kepala Sekolah Rakyat.(Foto hariandaerah.com/Putra Zambase)

BREBES — Penyelenggaraan Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Brebes menjadi sorotan penting, baik dari laporan kinerja kepala sekolah maupun arahan tegas Menteri Sosial RI K.H. Saifullah Yusuf. Program ini hadir sebagai wujud komitmen pemerintah menghadirkan keadilan sosial melalui pendidikan, sekaligus ikhtiar besar memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi.

Keyakinan itu disampaikan Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Brebes, Dr. Maylane Boni Abdillah, S.Kom., M.T., saat menyampaikan laporan kepada awak media, Selasa (17/11/2026). Ia menegaskan setiap anak, tanpa memandang latar belakang ekonomi keluarganya, berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk meraih pendidikan berkualitas, membangun karakter, mengembangkan potensi, dan meraih masa depan yang lebih baik.

Saat ini, Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Brebes menampung 245 peserta didik, dengan rincian 24 siswa jenjang SRD, 108 siswa jenjang SRMP, dan 113 siswa jenjang SRMA.

Untuk menjalankan seluruh kegiatan pendidikan dan pengasuhan, sekolah didukung 160 personel dari berbagai unsur. Terdiri dari 29 tenaga pendidik, yakni 8 guru SRD, 9 guru SRMP, dan 12 guru SRMA; 50 tenaga kependidikan yang mencakup 11 wali asrama, 29 wali asuh, serta 10 tenaga kependidikan lainnya; 27 tenaga pendukung meliputi 8 petugas keamanan, 13 petugas kebersihan, dan 6 juru masak; serta 54 tenaga perbantuan, di antaranya 16 pendamping PKH, 31 Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM), 6 tenaga kesehatan dari Dinas Kesehatan, dan 1 koordinator kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup.

Dr. Maylane menyampaikan, komposisi tenaga kerja ini membuktikan penyelenggaraan Sekolah Rakyat merupakan kerja bersama yang melibatkan Kementerian Sosial, Pemerintah Kabupaten Brebes, dan berbagai unsur masyarakat.

Karena 245 peserta didik menempuh pendidikan dengan sistem asrama, pelayanan berlangsung selama 24 jam setiap hari. Oleh karena itu, sinergi antara guru, tenaga kependidikan, wali asrama, wali asuh, tenaga pendukung, dan seluruh unsur perbantuan menjadi sangat krusial.

“Kami terus berupaya memberikan pelayanan terbaik, baik dalam pembelajaran, pengasuhan, pembinaan karakter, kesehatan, maupun pemenuhan kebutuhan dasar peserta didik,” ujarnya.

BACA JUGA:  Ekonomi Bergairah! DPU Brebes Tuntaskan Rabat Beton 300 Meter di Kalenpandan, Warga Beri Apresiasi

Meski penyelenggaraan telah berjalan, pihak sekolah mengakui masih ada sejumlah kebutuhan yang memerlukan perhatian dan dukungan pemerintah pusat. Kebutuhan tersebut meliputi penguatan sumber daya manusia, peningkatan sarana dan prasarana, serta pemenuhan fasilitas pendukung pendidikan dan asrama, termasuk ketersediaan air bersih dan sanitasi.

Pihak sekolah berharap Sekolah Rakyat terus mendapatkan dukungan agar berkembang menjadi lembaga pendidikan yang berkualitas, nyaman, aman, dan mampu memberikan perubahan nyata bagi kehidupan anak‑anak dan keluarganya.

Ia juga menyampaikan harapan besar, agar anak‑anak Sekolah Rakyat tumbuh dengan keyakinan bahwa kemiskinan bukanlah batas untuk bermimpi dan meraih cita‑cita. Anak‑anak ini diharapkan tumbuh menjadi generasi yang cerdas, berkarakter, mandiri, berakhlak mulia, dan mampu berkontribusi bagi bangsa dan negara.

“Bagi kami, membangun Sekolah Rakyat bukan sekadar membangun gedung dan menyelenggarakan pendidikan, tetapi membangun harapan, mengubah masa depan, dan memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi,” tegasnya.

Di akhir keterangannya, Dr. Maylane mengucapkan terima kasih kepada Menteri Sosial beserta jajaran Kementerian Sosial, Pemerintah Kabupaten Brebes, dan seluruh pihak yang telah mendukung penyelenggaraan Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Brebes. Ia berharap kunjungan Menteri Sosial semakin memperkuat komitmen dan sinergi semua pihak untuk menyukseskan program Sekolah Rakyat.

Sementara itu, perkembangan pelaksanaan Program Sekolah Rakyat di Kabupaten Brebes juga mendapat sorotan penting dari Menteri Sosial RI K.H. Saifullah Yusuf. Saat memberikan keterangan kepada awak media didampingi Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Mensos menyampaikan apresiasi sekaligus peringatan tegas agar pengelolaan pendidikan di sekolah ini tetap berpihak pada anak‑anak dari keluarga paling rentan, dan melarang adanya praktik siswa titipan.

Mensos mengapresiasi langkah awal yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Brebes, yang menjadi salah satu kabupaten pertama memperoleh kesempatan membangun gedung permanen Sekolah Rakyat.

“Kita sekarang sudah bisa melihat, sekitar 95 persen proses pembelajaran Sekolah Rakyat berjalan di gedung yang dibangun sejak 2025‑2026,” ujar Mensos.

BACA JUGA:  Cabang Dinas Langsa Jajaki Kerjasama dengan Unimed: Upaya Tingkatkan Mutu Guru dan Siswa SMK

Ia menekankan perbaikan sumber daya manusia, khususnya guru dan tenaga kependidikan, menjadi fondasi utama keberhasilan proses belajar. Selama empat bulan terakhir, proses pembelajaran telah berjalan, dan laporan dari para orang tua menunjukkan perubahan yang sangat menggembirakan. Anak‑anak terlihat lebih disiplin, semangat belajar meningkat, serta rasa percaya diri mereka juga tumbuh.

Mensos mengingatkan kepala sekolah untuk mengelola proses pembelajaran ke depan dengan penuh kehati‑hatian. Para siswa Sekolah Rakyat berasal dari keluarga rentan, dengan latar belakang yang sangat beragam. Banyak di antaranya sempat putus sekolah, ada yang sebelumnya bekerja di tempat yang tidak semestinya, bahkan ada yang menghabiskan waktu di jalanan.

“Empat hingga enam bulan pertama memang membutuhkan kesabaran luar biasa dari kepala sekolah, guru, dan wali. Alhamdulillah, empat bulan pertama ini sudah bisa dilalui dengan baik,” kata Mensos.

Ia menegaskan, Sekolah Rakyat adalah program utama Presiden yang dibangun untuk menjangkau keluarga yang paling tidak mampu. Oleh karena itu, aturan penerimaan siswa harus berbasis data yang akurat, tidak boleh ada siswa titipan.

“Yang bisa menjadi siswa di sini adalah warga yang berdomisili di Kabupaten Brebes, ada penanggung jawabnya, dan datanya jelas,” tegas Mensos.

Mensos juga menyentuh kondisi beberapa anak yang memiliki latar belakang keluarga rumit, seperti anak yang tinggal bersama nenek sementara ayahnya bekerja di Jakarta. Ia menyadari masih ada banyak kekurangan yang harus diperbaiki, mengingat gedung dan manajemen Sekolah Rakyat masih dalam masa perawatan dan penyempurnaan.

Pernyataan Mensos Saifullah Yusuf ini menjadi pengingat bagi seluruh pengelola Sekolah Rakyat untuk terus menjaga semangat, kesabaran, dan komitmen, agar anak‑anak dari keluarga rentan benar‑benar memperoleh kesempatan belajar yang layak.

 

Penulis

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *