JAKARTA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Komisi VI dari Fraksi Partai Gerindra, H. Andre Rosiade, S.E mendorong Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan khususnya kepada Garuda Indonesia sebagai BUMN penyedia jasa transportasi udara untuk dapat mengkaji ulang biaya penerbangan bagi jemaah haji tahun 2023.
Lebih lanjut Andre menyampaikan, mengingat ada tiga komponen biaya haji yang cukup mahal, yakni biaya penginapan, biaya konsumsi dan biaya transportasi yang dalam hal tersebut merupakan penerbangan ke Mekkah dan Madinah.
“Kita tahu bahwa salah satu maskapai yang akan ditugaskan oleh pemerintah mengangkut jamaah haji adalah Garuda, nah Garuda itu adalah mitra kami di Komisi VI juga perusahaan BUMN binaan Menteri BUMN. Makanya dalam kesempatan rapat kerja dengan Menteri BUMN hari ini dengan Komisi VI kami ingin menyampaikan aspirasi jamaah haji Indonesia,” kata Andre Rosiade, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (13/2/2023).
Dalam kesempatan tersebut Andre mengatakan, sebanyak 70 persen jamaah haji Indonesia itu berasal dari kalangan menengah ke bawah yang telah bertahun-tahun menabung dan menunggu giliran untuk naik haji. Untuk itu, pihaknya mengharapkan, negara dapat hadir untuk membantu meringankan beban jemaah haji Indonesia tersebut.
“Kita tahu jemaah haji Indonesia itu 70 persen merupakan orang-orang yang secara ekonominya sulit, mereka menabung rupiah demi rupiah bertahun-tahun agar bisa berangkat. Bahkan ada yang jual sawah, jual tanah, jual rumah agar mereka bisa melaksanakan rukun Islam yang kelima,” ujarnya.
Andre menambahkan, terkait biaya transportasi penerbangan Haji mahal, maka pihaknya berharap kepada Garuda Indonesia dan Kementerian BUMN dapat merincikan kembali postur biaya penerbangan tersebut, sehingga biaya haji itu dapat ditekan. Sebab, beberapa maskapai penerbangan lain diketahui bahkan dapat memberikan harga yang lebih murah dari maskapai Garuda Indonesia.
“Tentu kan bisa di-breakdown postur anggarannya (postur biayaannya), nanti kita lihat mana yang bisa dikurangi. Nah, untuk itu tentu menteri BUMN dan Garuda lagi bicara di internal, kami tidak ingin mencampuri yang jelas kita memberikan gambaran kalau bisa diturunkan karena kita dengar jika maskapai swasta bisa lebih murah daripada Garuda,” tutupnya
