BANDA ACEH – Peralihan status 68 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Aceh menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagai fondasi penting dalam pengelolaan sekolah kejuruan di provinsi Aceh.
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Drs Alhudri MM, Selasa (21/3/2023).
Lebih lanjut, Alhudri meminta, kepada seluruh kepala SMK di Aceh harus melakukan langkah terukur untuk mengembangkan potensi sekolah masing-masing.
“Kepala sekolah harus cakap dalam mengelola potensi sekolah. Menelurkan inovasi dan terobosan-terobosan yang dibutuhkan untuk membangun ekosistem BLUD yang sehat dan transparan,” kata Alhudri, Selasa (21/3/2023).
Dalam Konsep BLUD SMK, lanjut Alhudri, berangkat dari keinginan untuk mempertemukan dan menjodohkan lulusan SMK dengan dunia kerja dan dunia usaha lewat pendidikan vokasi.
“Hal ini tidak boleh dimaknai hanya sebatas urusan menjual dan membeli saja,” ujar Alhudri.
Kemudian Alhudri menegaskan, kepada Kepala sekolah harus cakap mengombinasikan produk yang bakal diproduksi di SMK.
“Di sisi lain, mereka harus pula mampu bekerja sama dengan BLUD SMK lain untuk saling mendukung pengembangan masing-masing SMK,” teganya.
Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) SMK Dinas Pendidikan Aceh, Dr Asbaruddin MSc menyampaikan, bahwa peralihan status ini memang tidak mudah. Pihaknya menuturkan, Dinas Pendidikan Aceh bakal membantu seluruh kepala SMK untuk memudahkan proses adaptasi sehingga BLUD di SMK dapat berjalan optimal.
Asbaruddin menambahkan, lewat status BLUD ini, impelementasi Teaching Factory (TeFa) dan project basic learning di SMK dapat mengasah kemampuan peserta didik untuk melahirkan produk berkualitas yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan harga kompetitif.
“Keterbatasan industri besar di Aceh, adalah kelemahan yang dapat diubah menjadi kekuatan untuk membangkitkan ekonomi lewat produk-produk yang dihasilkan oleh seluruh SMK yang ada di Aceh, termasuk sekolah yang berstatus swasta,” kayanya.
Lanjut Asbaruddin, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Aceh (Diskop UKM Aceh), dapat dilibatkan untuk memberikan bantuan permesinan yang dibutuhkan oleh BLUD SMK.
“Saya yakin produk yang dihasilkan SMK dapat menekan inflasi daerah dan menggerakkan roda perekonomian,” ujar Asbaruddin.
Saat ini, menurut Asbaruddin, aturan tentang remunerasi sedang digodok. Sehingga, para pelajar tidak sekadar mendapatkan ilmu pengetahuan dan pengalaman kerja. Mereka juga berpeluang mendapatkan penghasilan dari pekerjaan yang mereka lakukan selama menjalani pendidikan.
“Saat ini bola berada di kaki para kepala SMK. Mereka dituntut untuk mengasah kemampuan kewirausahaan dan menularkan jiwa usahawan itu kepada para guru dan tenaga kependidikan di sekolah,” tuturnya.
“Gol saat ini ditentukan oleh seberapa besar hasrat sekolah untuk maju dan mengembangkan potensi mereka,” kata Asbaruddin.
Kemudian, Putra Aceh Singkil ini mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 22 SMK di Aceh, sekolah berlabel SMK Pusat Keunggulannya yang siap tancap gas menjalankan fungsi BLUD.
“Seiring dengan itu, kita berharap SMK lain dapat segera melakukan hal yang sama,” harapnya
Asbaruddin mengungkapkan, tantangan terbesar dari status BLUD ini adalah kecakapan kepala sekolah untuk menularkan semangat kewirausahaan kepada para guru yang bakal menularkan hal yang sama kepada para murid.
“Kita menyadari bahwa mengubah pola pikir dan sikap kepala sekolah serta guru, untuk disesuaikan dengan kebutuhan kewirausahaan di SMK, tidaklah mudah,” sebutnya.
Lebih lanjut, Asbaruddin mengingatkan, kewirausahaan adalah syarat mutlak yang harus dimiliki oleh kepala sekolah, sesuai dengan aturan perundang-undangan.
“Tapi saya yakin dunia pendidikan kita bakal beradaptasi dan merespons status BLUD ini dengan baik dan cepat untuk menciptakan ekosistem UMKM yang sehat dan berdaya saing,” ujarnya
“Dinas Pendidikan Aceh akan terus memberikan dukungan yang dibutuhkan bagi SMK untuk mengeluarkan potensi terbaik dan bersaing secara global,” pungkas Asbaruddin.
