LHOKSEUBAWE – Bank Indonesia (BI) bersama Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Sumatera menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas inflasi dan memperkuat ketahanan pangan di wilayah Sumatera. Komitmen ini dituangkan dalam Rapat Koordinasi TPIP-TPID se-Sumatera 2025 yang berlangsung di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Kamis (24/4/2025).
Rapat koordinasi ini sekaligus menjadi momentum peluncuran simbolis Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) se-Sumatera Tahun 2025. Dengan mengusung tema “Sinergi dan Inovasi dalam Mendorong Peningkatan Produksi dan Efisiensi Rantai Pasok Distribusi Pangan Guna Mendukung Swasembada Pangan dan Pertumbuhan Inklusif di Sumatera,” kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan dari tingkat nasional maupun daerah.
Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Gubernur Sumatera Utara H. Surya, perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, serta jajaran TPID dari seluruh provinsi di Sumatera.
Lima Fokus Prioritas GNPIP 2025 di Wilayah Sumatera:
- Peningkatan produktivitas pertanian secara menyeluruh (end-to-end).
- Efisiensi rantai pasok melalui penguatan kerja sama antar daerah (KAD).
- Dukungan distribusi pangan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
- Penguatan dukungan fiskal dari pusat dan daerah untuk ketahanan pangan.
- Digitalisasi sistem pembayaran dalam pelaksanaan operasi pasar.
Deputi Kemenko Perekonomian, Ferry Irawan, dalam sambutannya menekankan pentingnya sinergi dan koordinasi antar-TPID guna merespons berbagai tantangan global, termasuk dampak kebijakan tarif resiprokal dari Amerika Serikat. Ia menegaskan bahwa pemerintah menargetkan inflasi nasional tetap terkendali pada kisaran 2,5% ± 1% (year-on-year).
Sementara itu, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud, menyoroti pentingnya deteksi dini terhadap potensi gangguan pasokan pangan. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat mengambil langkah antisipatif yang cepat dan tepat.
Wakil Gubernur Sumatera Utara, H. Surya, juga menyampaikan komitmen penuh pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas harga pangan melalui keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi publik yang efektif.
Dari sisi kebijakan moneter, Direktur Eksekutif Departemen Regional Bank Indonesia, M. Firdauz Muttaqin, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas daerah dalam memperkuat pasokan pangan. Kepala Perwakilan BI Provinsi Sumatera Utara, Rudy B. Hutabarat, turut mendorong penerapan Best Agricultural Practices di klaster-klaster pertanian sebagai langkah konkret memperkuat ketahanan pangan nasional.
Acara ditutup dengan pencanangan simbolis GNPIP 2025 wilayah Sumatera, sebagai bentuk nyata sinergi dan komitmen bersama dalam menjaga inflasi yang terkendali dan ketahanan pangan yang berkelanjutan menuju pembangunan ekonomi yang inklusif.
