SIMEULUE – Sekali Layar Terkembang, Surut Kita Berpantang’. Boleh jadi pepatah ini yang mendorong pemerintahan bupati dan wakil bupati Simeulue Mohammad Nasrun Mikaris (Monas) bersama wakilnya Nusar Amin dalam menapaki asa menuju ekonomi biru Simeulue.
Lihat saja, memasuki tahun kedua pasca didaulat sebagai pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada awal 2025 lalu, geliat program ekonomi biru yang diketahui berbasis pada sektor kelautan dan perikanan Simeulue mulai mendapati angin segar.
Ini setelah pemkab Simeulue getol menempuh langkah kongkrit. Mulai dari menjejaki komunikasi ditingkat provinsi, hingga menjalin koordinasi intensif dengan pemerintah pusat melalui kemnetrian terkait.
Gayungpun bersambut, tim Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI akhirnya tiba di Simeulue. Disana, tim KKP melakukan survei 13 titik yang tersebar diberbagai kecamatan untuk lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) sebagaimana ajuan pemkab Simeulue.
“Yang kita usulkan itu ada 13 titik. Dan alhamdulilah Seluruh lokasi sudah disurvei langsung tim KKP. ‘ujar Suprimansyah, Jumat (03/07/2026).
Nah, jika usulan tersebut diakomodi, kata Suprimansyah, Simeulue tentu berpeluang memperoleh kucuran anggaran APBN hingga Rp22 miliar setiap lokasi KNMP. Dengan begitu, akan memberikan efek domino, khususnya terhadap kesejateraan masyarakat.
Sebab, program KNMP dirancang tak hanya berorientasi pada infrastruktur, tapi juga menyasar pada ekosistem ekonomi.
Baik itu lewat peningkatan sarana dan prasarana penangkapan ikan, penataan kawasan permukiman nelayan, penyediaan fasilitas distribusi hasil perikanan, hingga tersedianya bahan bakar minyak dengan harga eceran tertinggi (HET).
“Harapan kita, semua lokasi yang kita usulkan diakomodir pemerintah pusat “ timpalnya.
Disisi lain, pemkab Simeulue dikabarkan juga turut memperkuat sektor hilir melalui kerja sama pemanfaatan gudang beku terintegrasi di Desa Lugu bersama PT Usaha Mina Merauke. Bahkan, kerja sama tersebut telah memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp260 juta pada tahun ini.
Meski demikain, tantangan mewujudkan ekonomi biru tak semudah membalik telapak tangan. Keterbatasan konektivitas logistik, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga penyediaan lahan untuk kawasan KNMP menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.
Namun, berbagai perkembangan yang terlihat menjadi sinyal positif. Artinya, program yang sebelumnya diperkenalkan sebagai gagasan pembangunan saat Pilkada 2024 kini mulai menapaki jalan progresif.
Tak heran, upaya pemerintah Simeulue menuai apresiasi warga. Strategi pemerintah daerah yang aktif membangun komunikasi hingga ke pusat dinilai langkah relevan. Pasalnya, keterbatasan APBK dan tekanan fiskal akibat defisit anggaran serta kebijakan efisiensi,mewujudkan cita ekonomi biru bukan perkara mudah.
“Karena itu, mnurut saya upayah ini layak diapresiasi. Semoga ikhtiar yang dilakukan berhasil dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat, khususnya para nelayan yang menjadi tulang punggung ekonomi pesisir,” Demikian ucap Ardi, sala seorang warga kota Sinabang. (**)
