Jakarta – Ketegangan geopolitik di Timur Tengah kembali memanas setelah konflik terbuka antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran memicu eskalasi baru di kawasan. Situasi semakin serius setelah Iran mengumumkan blokade di Selat Hormuz, jalur pelayaran vital yang dilalui sekitar sepertiga perdagangan minyak dunia.
Blokade tersebut diperparah oleh sejumlah insiden penenggelaman kapal tanker di kawasan itu yang memicu kekhawatiran krisis energi global. Indonesia ikut terdampak. Sejumlah kapal tanker berbendera Indonesia dilaporkan masih tertahan di Selat Hormuz akibat kebijakan pembatasan tersebut, Jakarta 9 Maret 2026.
Beberapa pengamat menilai Indonesia ikut terseret dalam dampak geopolitik itu karena hubungan yang memburuk dengan Iran, terutama setelah aparat Indonesia sebelumnya menyita kapal tanker MT Arman 114 berbendera Iran di perairan nasional.
Kapal tersebut diduga terlibat pelanggaran hukum maritim dan bahkan disebut-sebut berpotensi dilelang oleh pemerintah.
Pengamat pertahanan alumni Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Ario Seno, menilai kebijakan maritim Indonesia belakangan ini terlalu condong pada kepentingan Amerika Serikat.
Menurutnya, pola kebijakan Indonesia terlihat lebih keras terhadap negara-negara yang berseberangan dengan AS, namun relatif lunak terhadap Washington dan sekutunya.
“Kalau kita melihat kebijakan-kebijakan maritim Indonesia, terlihat kecenderungan yang sangat AS-sentris. Indonesia sering bersitegang dengan negara yang berseberangan dengan AS, tetapi justru lebih lunak terhadap AS dan sekutunya,” kata Ario.
Ia memperingatkan kondisi ini berisiko menempatkan Indonesia dalam posisi sebagai “proxy” atau perpanjangan kepentingan kekuatan besar.
“Hasilnya sekarang terlihat. Kapal tanker Indonesia justru tertahan di Selat Hormuz, sementara belum tentu AS bisa atau mau membantu. Indonesia seharusnya kembali pada prinsip politik luar negeri bebas aktif, bukan condong pada satu blok kekuatan,” ujarnya.
Ario menegaskan langkah kembali ke prinsip bebas aktif bukan berarti memusuhi Amerika Serikat, melainkan menjaga kemandirian kebijakan luar negeri Indonesia di tengah konflik global yang semakin kompleks.
Sementara itu, pemerintah Indonesia dilaporkan masih melakukan upaya diplomatik dengan pemerintah Iran untuk mencari solusi agar kapal-kapal tanker Indonesia dapat melintas kembali melalui Selat Hormuz.
Ketegangan ini menunjukkan satu hal: dalam konflik geopolitik global, negara yang terlalu dekat dengan satu kekuatan besar berisiko ikut menanggung dampaknya.
