KABUPATEN TEGAL — Suasana Pilkades Desa Margapadang, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, memanas. Puluhan warga menggelar aksi damai mendatangi panitia pelaksana pada Jumat (20/11/2026) siang, menyampaikan tuntutan agar berkas pendaftaran empat bakal calon kepala desa yang berasal dari luar desa tidak diterima.
Aksi dipimpin oleh Warna Saputra. Di hadapan massa, ia meminta panitia segera mengambil sikap tegas terkait kehadiran kandidat dari luar wilayah setempat. Warga menilai hal ini berpotensi menimbulkan kerawanan sosial dan memengaruhi proses demokrasi yang sedang berlangsung.
“Kami tidak mau bila Pilkades di desa kami dipermainkan oleh pihak luar,” tegas Warna Saputra dalam orasinya.
Merespons tuntutan tersebut, Kepala Desa Margapadang, Ali Wardono, menggelar musyawarah bersama panitia pelaksana sekaligus memberikan penjelasan hukum kepada warga. Ia menyampaikan bahwa secara aturan yang berlaku, tidak ada larangan bagi warga desa lain untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa.
Keterbukaan ini berakar dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 yang membatalkan syarat domisili dalam Undang-Undang Desa. Ketentuan ini kemudian dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tepatnya pada Pasal 33, yang mencantumkan syarat pencalonan tanpa membatasi asal desa calon.
Meski demikian, pelaksana Pilkades tetap wajib mengikuti ketentuan administratif dan peraturan daerah yang berlaku di masing-masing wilayah.
Aksi ini menjadi catatan penting bagi seluruh pihak. Masyarakat berharap panitia menyelenggarakan proses secara transparan dan profesional, namun aspirasi warga juga diharapkan disikapi secara bijaksana. Semoga proses demokrasi di Desa Margapadang tetap berjalan kondusif, jujur, dan adil bagi semua pihak.









