JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan dua menterinya, yaitu Menko Polhukam dan Menteri Agama, untuk segera mengambil tindakan terhadap kasus dugaan penyimpangan yang terjadi di Ponpes Al-Zaytun yang dipimpin oleh Panji Gumilang.
Jokowi dengan menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mentolerir adanya penyimpangan dan pelanggaran di lembaga pendidikan seperti Ponpes Al-Zaytun.
“Dalam situasi seperti ini, dibutuhkan tindakan cepat dan tegas. Oleh karena itu, saya telah memerintahkan Menko Polhukam dan Menteri Agama untuk menyelidiki kasus ini secara menyeluruh,” ungkap Jokowi, Senin (26/6/2023).
Presiden Jokowi tidak secara rinci menyebutkan tenggat waktu penyelesaian penelusuran yang dilakukan oleh kedua menterinya. Namun, ia menegaskan bahwa hasilnya akan disampaikan kepada publik begitu penelusuran tersebut selesai dilakukan.
“Kami berkomitmen untuk menjalankan proses hukum dengan transparansi dan akuntabilitas. Setelah hasil penelusuran ada, kami akan memberitahu masyarakat,” kata Jokowi.
Selain itu, dalam pertemuan tersebut, Jokowi dengan tegas membantah adanya tuduhan bahwa Ponpes Al-Zaytun mendapatkan dukungan khusus dari Istana.
“Saya dianggap sebagai pihak yang memberikan dukungan khusus kepada Ponpes Al-Zaytun? Tentu tidak benar. Itu adalah anggapan yang keliru,” tegas Jokowi.
Presiden juga menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menegakkan prinsip-prinsip keadilan dan menjaga independensi lembaga penegak hukum.
“Kami menekankan pentingnya keadilan dan independensi dalam penanganan kasus ini. Tidak ada intervensi atau campur tangan yang akan terjadi,” jelas Jokowi.
Lebih lanjut, Jokowi juga membantah isu yang menyebutkan bahwa Kepala Staf Presiden, Moeldoko, terlibat dalam membekingi Ponpes Al-Zaytun.
“Tuduhan bahwa Pak Moeldoko membekingi Ponpes Al-Zaytun adalah tidak benar. Saya dengan tegas membantah hal tersebut. Tidak ada campur tangan dari pihak manapun,” tegas Jokowi menepis isu tersebut.
