BANDA ACEH – Wakil Ketua DPR Aceh, Safaruddin, menyangkal tudingan Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, menyatakan dugaan kuat akan adanya konspirasi antara oknum Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) dan Banggar DPR Aceh terkait pembagian dana Otsus menjadi pokok pikiran (Pokir) dewan. Ia menjelaskan bahwa pokir yang diusulkan oleh dewan memiliki regulasi dan aturan main yang memungkinkan pihak legislatif untuk menyampaikan usulan dari masyarakat.
“Kenapa pokir jadi tameng atau alasan dalam setiap kemacetan pembahasan anggaran. Kita harus clearkan bahwa kalau tamengnya pokir itu memang setiap tahun selalu mempersempit ruang gerak cara berpikir kemudian memframing ke media seakan-akan DPR ini belum dapat kedudukan pokirnya yang besar,” jelasnya, Rabu (15/11/2023).
Safaruddin menegaskan bahwa pernyataan yang menuduh pihaknya meminta tambahan pokir tidak memiliki dasar yang kuat.
Dalam konteks RAPBA 2024, Safaruddin juga menyatakan bahwa belum ada kesepakatan mengenai pembagian dana Otsus. Ia membantah klaim bahwa 20 persen dana Otsus direncanakan dialihkan untuk pokir dewan.
Pihak legislatif berharap kehadiran Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki, dalam paripurna pembahasan RAPBA 2024. Mereka ingin mendengar arah kebijakan anggaran serta menjawab tantangan yang dihadapi dalam APBA 2024.
“Kita minta gubernur hadir itu bukan soal dalam proses pembahasan tapi bersilaturahmi dengan pimpinan DPRA untuk mencari arah kebijakan anggaran kita tahun 2024, baru nanti kami akan bahas dengan TAPA yaitu ketuanya Sekda dan perangkat yang lain dengan kami di Banggar DPR Aceh,” jelasnya.
“Kalau pertama disampaikan bahwa kok hanya urusan pokir memang sudah pernah dibicarakan soal pokir kan gak pernah, pembahasan aja belum bagaimana mereka sudah bicara pokir kita minta berapa,” lanjut Safaruddin.
