Oleh: Riski Alfandi
Sejak diberlakukannya Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Aceh, masyarakat dipaksa meninggalkan bank konvensional dan hanya bisa menggunakan bank syariah, dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai pemegang dominasi utama.
Kebijakan ini diklaim lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam, lebih aman, dan menguntungkan masyarakat.
Namun, setelah beberapa tahun berjalan, realitas yang terjadi justru sebaliknya: layanan buruk, sistem bermasalah, dan manajemen yang kurang transparan.
Puncak dari permasalahan ini terjadi pada 9 Februari 2025, ketika aplikasi Byond BSI mengalami gangguan besar di Aceh. Bukan kali pertama, dan tampaknya bukan yang terakhir.
Banyak nasabah kesulitan mengakses rekening, bertransaksi, bahkan sekadar mengecek saldo. Jika ini adalah bank yang diklaim sebagai kebanggaan umat, maka kebanggaan itu penuh dengan kepalsuan.
Sejarah Masalah yang Tak Kunjung Selesai
Kasus gangguan layanan ini menambah daftar panjang kegagalan BSI yang terus berulang. Pada 8 Mei 2023, layanan mobile banking dan ATM BSI lumpuh total selama hampir sepekan.
Awalnya, pihak BSI menyatakan bahwa gangguan tersebut terjadi karena pemeliharaan sistem. Namun, kemudian terungkap bahwa penyebab utama adalah serangan siber.
Bukannya segera bertindak dengan transparan, BSI justru menutup-nutupi masalah ini, sehingga kepercayaan nasabah semakin menurun.
Tak hanya itu, pada tahun yang sama, seorang nasabah kehilangan dana sebesar Rp378 juta akibat aksi phishing.
Alih-alih bertanggung jawab, BSI justru menyalahkan korban tanpa evaluasi mendalam terhadap sistem keamanannya. Bagaimana mungkin bank sebesar ini tidak memiliki perlindungan yang memadai bagi nasabahnya?
Pertanyaannya, mengapa setiap kali terjadi masalah, BSI hanya bisa meminta maaf tanpa ada perbaikan nyata? Apakah mereka menganggap nasabah akan terus bersabar tanpa batas? Ataukah mereka berpikir bahwa monopoli mereka di Aceh membuat mereka kebal kritik?
Layanan BSI Jauh di Bawah Bank Lain
Jika dibandingkan dengan bank lain di Indonesia, perbedaan kualitas layanan sangat mencolok. Bank Central Asia (BCA) dikenal sebagai bank dengan layanan digital terbaik, dengan aplikasi seperti BCA Mobile dan KlikBCA yang jarang mengalami gangguan.
Bank Mandiri pun meraih penghargaan sebagai Best Bank in Indonesia versi Euromoney Award for Excellence 2024, menunjukkan komitmennya dalam memberikan layanan finansial yang inovatif dan stabil.
Lalu, di mana posisi BSI? Tidak ada dalam daftar bank terbaik, tidak memiliki reputasi internasional, tetapi justru dipaksakan beroperasi di Aceh dengan dalih syariah. Inilah bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.
Monopoli yang Bertentangan dengan Prinsip Ekonomi Islam
Dalam ekonomi Islam, prinsip utama adalah kejujuran, profesionalisme, dan transparansi. Namun, yang terjadi di Aceh justru sebaliknya. BSI menikmati monopoli tanpa persaingan, tetapi kualitas layanannya jauh dari standar perbankan yang seharusnya.
Seperti yang dikatakan Warren Buffett: “It takes 20 years to build a reputation and five minutes to ruin it.”
BSI telah berkali-kali merusak reputasinya, tetapi tetap merasa aman karena tidak ada kompetitor yang bisa menyaingi mereka. Tanpa pesaing, di mana keadilan bagi nasabah?
Saatnya Evaluasi dan Reformasi
Masyarakat Aceh harus sadar bahwa kebijakan monopoli ini bukan bagian dari ekonomi Islam yang sehat.
Sudah saatnya kita menuntut evaluasi menyeluruh terhadap BSI dan kebijakan perbankan di Aceh. Ada beberapa langkah yang perlu diambil untuk memperbaiki situasi ini:
1. Mengembalikan bank konvensional ke Aceh sebagai opsi bagi masyarakat. Jika BSI memang unggul, biarkan masyarakat memilih sendiri, tanpa paksaan.
2. Melakukan audit independen terhadap sistem BSI, terutama terkait keamanan data dan transparansi keuangan. Jika mereka gagal menjaga stabilitas layanan, mereka harus diberi sanksi.
3. Mengakhiri monopoli BSI di Aceh dan mengizinkan bank syariah lain beroperasi. Persaingan akan memacu perbaikan layanan, sehingga masyarakat mendapatkan pilihan yang lebih baik.
Kita tidak bisa terus-menerus membiarkan masyarakat Aceh menjadi korban dari sistem yang tidak bekerja. Jika BSI tidak mampu memberikan layanan yang baik, maka pantaskah mereka terus mendapatkan kepercayaan kita?
Sebagai anak muda Aceh yang peduli terhadap masa depan daerah ini, saya merasa perlu menyuarakan ketidakadilan ini. Kepercayaan dan keamanan finansial adalah hak setiap nasabah.
Kita tidak boleh diam ketika hak-hak ini terus dikompromikan oleh ketidakmampuan institusi perbankan tertentu.
Jika tidak ada perubahan, maka kita patut mempertanyakan: sampai kapan masyarakat Aceh harus bertahan dalam sistem yang menyengsarakan ini?
