KOTA LANGSA – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Langsa mendesak Bupati Aceh Timur dan Aceh Tamiang untuk segera mengorbankan APBD guna kemanusian pasca banjir bandang, Kamis (05/12/2025).
Ketua HMI Cabang Langsa, Abdi Maulana juga meminta kepada Bupati Aceh Timur dan Aceh Tamiang untuk menjadi Khalifah fill ard yang sejati di muka bumi ini.
“Bencana banjir yang terjadi ini hampir dikategorikan seperti Tsunami ke-2,” ucap Abdi Maulana kepada hariandaerah.com.
Pria yang juga Eks Komandan KSR PMI unit IAIN Langsa mengatakan, bahwa banjir yang terjadi di 18 Kab/Kota dalam Provinsi Aceh menjadi mawas diri, i’tibar, serta introspeksi diri kepada seluruh masyarakat aceh, terkhusus kepada para Pemimpin Daerah.
“1 minggu lebih sudah masyarakat di 3 daerah wilayah kerja HMI Cabang Langsa sudah menderita akibat kondisi bencana yang sangat mencekam,” terang Abdi.
Lebih lanjut dikatakan, bahwa langkah cerdas serta berkompeten harus segera di lakukan oleh pimpinan daerah guna penanggulangan bencana yang terjadi ataupun pemulihan secara cepat dan tanggap guna mengurangi penderitaan masyarakat.
HMI menegaskan kepada 3 pimpinan daerah (Aceh Timur, Kota Langsa, Aceh Tamiang) di wilayah kerja HMI Cabang bahwa banjir ini penderitaan KEMANUSIAAN, singkirkan embel-embel politik ataupun kepentingan pribadi, rakyat perlu dikurangi penderitaannya.
“Bencana ini sebagai pengingat kepada kalian bahwa kedaulatan tertinggi itu di tangan rakyat, bukan di tangan kepentingan elit politik yang selama ini mengelana-kan kalian,” tegas Abdi.
Kebijakan pimpinan daerah Kota Langsa bisa menjadi contoh bagi Bupati Aceh Timur dan Aceh Tamiang guna penanggulangan darurat untuk mementingkan masyarakat dengan mengorbankan kepentingan birokrasi.
“Jangan hanya tahu pencitraan yang berlebihan dengan main banjir, seperti tidak ada pasukan serta dengan hanya mengharapkan bantuan pemerintah pusat yang notabene sangat lambat dari pada siput yang berjalan,” kata Abdi.
“APBD Aceh Timur dan Aceh Tamiang jauh berkali lipat lebih banyak dari pada APBK Kota Langsa,” sambungnya.
Pengorbanan kepentingan birokrasi lebih mulia untuk mengurangi penderitaan rakyat dari pada kepentingan penguasa partai politik ataupun kepentingan penguasa pribadi dan itu sudah di atur dalam undang-undang ketika daerah menghadapi bencana alam.
Sekali lagi, HMI berharap dan mendesak Bupati Aceh Timur dan Aceh Tamiang untuk mencontoh Pemko Langsa yang dengan segera menggunakan APBD.
“Ini untuk memberikan pertolongan pertama atau penanggulangan bencana cepat tanggap, guna dapat mengurangi penderitaan masyarakat yang sedang menghadapi kondisi yang sangat mencekam serta mempercepat pemulihan kondisi pasca bencana banjir,” ungkap Abdi Maulana.
