JAKARTA — Pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 12 November 2026 menjadi salah satu momentum politik paling mengguncang perjalanan pemerintahan Indonesia pascareformasi. Peristiwa ini tidak hanya menandai berakhirnya masa jabatan seorang pejabat negara, tetapi juga memunculkan pertanyaan besar terkait legitimasi politik, komunikasi kekuasaan, serta daya tahan koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Pengamat politik sekaligus Dosen FISIP Ilmu Komunikasi UPS Tegal, Diryo Suparto, menilai peristiwa ini perlu dibaca secara utuh, bukan hanya dari sisi keputusan pengunduran diri.
“Dinamika pengunduran diri Gibran sebenarnya tidak muncul secara tiba‑tiba. Pada 10 November 2026, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sudah mengonfirmasi pertemuan antara Presiden Prabowo dan Gibran yang berlangsung sekitar dua setengah jam. Dalam pertemuan itu, Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri di tengah perkembangan persoalan hukum terkait dokumen pendidikan. Tekanan semakin menguat setelah 120 anggota DPR dari delapan fraksi mengajukan usulan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Wakil Presiden, sebelum akhirnya Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR pada 12 November,” ujar Diryo.
Dari perspektif komunikasi politik, Diryo menyampaikan, peristiwa ini menunjukkan bagaimana krisis legitimasi dapat berkembang menjadi krisis kepercayaan publik apabila tidak dikelola melalui komunikasi kelembagaan yang transparan. Kontroversi dokumen pendidikan yang semula menjadi ranah hukum, kemudian meluas menjadi perdebatan politik nasional.
“Persoalan itu tidak lagi hanya menyangkut administrasi pencalonan, tetapi sudah menyentuh persepsi masyarakat terhadap integritas, akuntabilitas, dan standar kepemimpinan nasional,” tegasnya.
Diryo juga menganalisis peristiwa ini menggunakan pendekatan manajemen krisis politik. Menurutnya, keputusan Gibran untuk mundur dapat dipahami sebagai upaya menahan eskalasi konflik dan membatasi kerugian politik yang lebih luas. Namun, pengunduran diri itu bukan berarti persoalan mendasar selesai.
“Institusi negara tetap punya kewajiban memberikan kepastian hukum, menjelaskan prosedur yang dijalani, dan memastikan tidak ada kekosongan informasi yang justru memberi ruang besar bagi spekulasi publik,” kata Diryo.
Ia juga menyoroti dampak terhadap konfigurasi politik pemerintahan Prabowo. Relasi antara Presiden, kekuatan pendukung pemerintahan, dan jaringan politik mantan Presiden Joko Widodo akan menjadi pusat perhatian publik. Meski begitu, Diryo mengingatkan agar masyarakat tidak terburu‑buru menyimpulkan adanya keretakan permanen koalisi atau konflik elite sebelum ada bukti yang memadai.
“Yang jauh lebih penting sekarang adalah bagaimana Presiden menjaga soliditas pemerintahan dan memastikan agenda pembangunan tidak tersandera kepentingan politik jangka pendek,” ujarnya.
Secara konstitusional, Diryo mengingatkan Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 mengamanatkan MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, untuk memilih pengganti dari dua calon yang diusulkan Presiden.
“Proses ke depan harus berjalan melalui mekanisme konstitusional, bukan tunduk pada tekanan opini ataupun kompromi politik yang dilakukan secara tertutup,” tegas Diryo.
Diryo menutup analisisnya dengan pesan penting: mundurnya Gibran harus menjadi momentum evaluasi kualitas demokrasi Indonesia. Jabatan publik bukan hanya hasil kemenangan elektoral, melainkan amanah yang menuntut integritas, kapasitas, dan pertanggungjawaban.
“Demokrasi yang sehat tidak boleh bergantung pada kekuatan dinasti, popularitas, ataupun kalkulasi elite semata,” pungkas Diryo Suparto, yang juga menjabat sebagai Direktur Pusat Studi Politik dan Kebijakan Publik.
