Iklan Diskopukm Aceh
Iklan Diskopukm Aceh

Bupati Paramitha Tertibkan Pungutan Sekolah Negeri, Akademisi Ingatkan Pentingnya Menjaga Kepercayaan Masyarakat

IMG 20261118 160127
Agus Isnaeni, akademisi Universitas Peradaban, memberikan tanggapan terkait penertiban pungutan sekolah negeri di Kabupaten Brebes.(Foto hariandaerah.com/Putra Zambase)

BREBES — Upaya Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma menindak dan menertibkan praktik pungutan di lingkungan sekolah negeri mendapat dukungan kuat dari kalangan akademisi. Ketua Lembaga Humas dan Kerja Sama Universitas Peradaban, Agus Isnaeni, menegaskan pungutan yang membebani wali murid berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap layanan pendidikan negeri, sehingga pengelolaan pembiayaan sekolah harus tetap menjunjung transparansi dan akuntabilitas.

Agus menyatakan, sekolah negeri adalah wujud layanan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah. Oleh karena itu, seluruh proses pengelolaannya, termasuk urusan pembiayaan, harus mengutamakan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan kepada masyarakat.

“Kalau pungutan tetap berjalan, kesan melanggar aturan undang‑undang akan melekat, dan masyarakat akan memberikan penilaian buruk terhadap sekolah‑sekolah negeri,” ujar Agus saat dimintai tanggapan terkait kebijakan Pemerintah Kabupaten Brebes, Rabu (18/11/2026).

Menurut dia, masyarakat kini semakin memahami amanat Undang‑Undang Dasar 1945 yang mengatur alokasi anggaran pendidikan minimal 20 persen. Pemerintah juga telah menyiapkan skema pembiayaan pendidikan, salah satunya melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Pandangan Agus muncul menyusul serangkaian langkah yang diambil Bupati Brebes untuk menertibkan pungutan di sekolah negeri.

Pada 5 November 2026, seluruh kepala SD dan SMP negeri di Kabupaten Brebes menandatangani pakta integritas yang berisi larangan melakukan pungutan. Penandatanganan ini diumumkan melalui akun resmi Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma.

Sebelas hari setelahnya, tepatnya 16 November 2026, Paramitha melakukan inspeksi mendadak ke SMP Negeri 3 Brebes. Dari sidak tersebut, Bupati menemukan adanya iuran dengan besaran yang beragam.

BACA JUGA:  350 Kasus TBC Terdeteksi di Tonjong, Puskesmas Luncurkan Pelacakan Aktif Hingga ke Rumah Warga

Selain itu, ditemukan kegiatan yang seharusnya sudah dibiayai dari dana BOS, namun tetap dipungut biaya kepada wali murid melalui komite sekolah. Hasil temuan ini kemudian diserahkan kepada Inspektorat Kabupaten Brebes untuk ditindaklanjuti.

Agus menilai langkah yang diambil Bupati sudah tepat. Meski begitu, ia mengingatkan, penertiban pungutan harus disertai pengawasan yang konsisten dan sistem pengaduan yang menjangkau seluruh sekolah negeri di Brebes.

Menurutnya, saluran pengaduan harus dibuka seluas‑luasnya, agar wali murid memiliki ruang untuk melaporkan persoalan yang mereka temui di sekolah. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dindikpora) juga perlu memberikan pendampingan dan memastikan setiap laporan mendapatkan tanggapan.

“Berikan pendampingan dan buka layanan aduan yang responsif. Jaga citra sekolah negeri,” pesannya kepada Pemerintah Kabupaten Brebes.

Pemkab Brebes sendiri sudah menyiapkan sejumlah saluran pengaduan, antara lain WhatsApp Dindikpora di nomor 0896‑7212‑5006, laman sambu.brebeskab.go.id, serta portal lapor.go.id.

Agus berharap saluran‑saluran tersebut dapat dimanfaatkan oleh seluruh wali murid, baik di jenjang SD maupun SMP negeri. Dengan begitu, persoalan pungutan dan pelayanan pendidikan dapat diketahui lebih dini dan diselesaikan sesuai aturan.

Ia juga mengingatkan sekolah untuk mengubah cara pandang terhadap wali murid yang menyampaikan keluhan. Menurutnya, wali murid dan siswa adalah pengguna layanan pendidikan yang berhak menyampaikan pendapat dan masukan.

“Wali murid dan siswa dalam manajemen pendidikan adalah pengguna layanan. Sebagai pengguna layanan, tentu mereka punya hak untuk memberikan pendapat dan masukan,” jelasnya.

BACA JUGA:  Libatkan Komunitas Kreatif, Dinkominfotik Brebes Bangun Gerakan Edukasi Cegah Rokok Ilegal

Agus menilai kritik dan pengaduan dari wali murid seharusnya dijadikan bahan evaluasi oleh pihak sekolah. Aspirasi semacam itu dapat membantu memperbaiki kualitas pelayanan sekaligus mencegah masalah serupa terulang.

Selain memperkuat kanal pengaduan, ia mendorong sekolah untuk melibatkan seluruh wali murid dalam komunikasi dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pelayanan pendidikan.

Selama ini, komunikasi sekolah dengan wali murid kerap hanya berpusat pada pengurus komite. Padahal, seluruh wali murid berhak mendapatkan informasi yang jelas dan memiliki kesempatan menyampaikan aspirasi.

Salah satu langkah yang disarankan Agus adalah membentuk forum komunikasi wali murid sebagai saluran informasi tambahan di luar komite sekolah.

Melalui forum tersebut, kepala sekolah, guru, dan wali murid dapat membangun komunikasi yang lebih terbuka. Informasi mengenai program sekolah, kegiatan siswa, hingga kebutuhan pembiayaan dapat disampaikan secara transparan.

Agus Isnaeni menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa keberhasilan penertiban pungutan di sekolah negeri tidak cukup diukur dari banyaknya sidak, melainkan terwujudnya tata kelola sekolah yang lebih terbuka dan meningkatnya kepercayaan wali murid. Ia mengajak seluruh pihak di lingkungan pendidikan untuk membangun komunikasi yang humanis dan mudah dipahami, demi terciptanya kerja sama yang harmonis antara sekolah dan wali murid untuk kemajuan pendidikan anak‑anak di Kabupaten Brebes.

 

Penulis

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *