Hariandaerah.com Jakarta – Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menegaskan bahwa program hilirisasi atau pengolahan hasil tambang di dalam negeri, khususnya komoditas tembaga, memegang peran strategis dan vital bagi kekuatan pertahanan negara. Menurutnya, langkah ini bukan sekadar soal ekonomi, melainkan jalan utama agar Indonesia mampu memproduksi sendiri peralatan pertahanan dan tidak lagi bergantung pada pasokan dari luar.
Dalam pandangannya, tembaga yang diolah secara terintegrasi hingga menjadi produk turunan bernilai tinggi, merupakan bahan baku utama yang sangat dibutuhkan dalam pembuatan Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista), berbagai jenis amunisi, hingga teknologi pertahanan yang bersifat strategis dan canggih.
“Ketika sektor pertambangan dan industri pertahanan bisa bersinergi dan terintegrasi dengan baik, Indonesia akan mendapatkan dua keuntungan besar sekaligus. Pertama, kita berhasil mengurangi bahkan menghilangkan ketergantungan pada impor bahan baku. Kedua, kita secara otomatis memperkuat pondasi kedaulatan dan keamanan nasional kita sendiri,” ujar Dave Laksono.
Langkah percepatan hilirisasi ini pun dinilai semakin mendesak melihat data tren perdagangan yang terjadi selama ini. Berdasarkan catatan Perkembangan Impor Non-Migas dari Kementerian Perdagangan, permintaan tembaga dan produk olahannya dari luar negeri terus mengalami kenaikan. Selama kurun waktu 2021 hingga 2025, nilai impor komoditas ini tumbuh rata-rata 5,11 persen setiap tahunnya, dengan akumulasi kenaikan mencapai 15,27 persen atau setara nilai awal 1,90 miliar Dolar AS.
Angka ini menjadi bukti nyata bahwa kebutuhan terhadap logam dasar tersebut sangat besar, namun kemampuan pengolahan di dalam negeri belum maksimal sehingga masih harus mengandalkan pasokan dari luar.
Dave Laksono sangat optimistis, jika kebijakan hilirisasi ini dijalankan secara konsisten, serius, dan berkelanjutan, maka Indonesia akan mampu membangun ekosistem pertahanan yang mandiri dan berdaya saing tinggi. Hal ini sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif, serta komitmen pemerintah untuk menjadikan sektor pertahanan sebagai pilar penyangga utama stabilitas nasional.
Oleh karena itu, Komisi I DPR RI berkomitmen penuh untuk terus mendorong terciptanya sinergi kuat antara pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan sektor swasta. Kolaborasi ini diperlukan agar potensi besar tembaga Indonesia tidak hanya dijual dalam bentuk mentah, melainkan diolah menjadi produk bernilai guna bagi industri strategis negara.
“Kami pastikan dukungan penuh agar hilirisasi tembaga ini benar-benar memberikan dampak nyata. Selain menguatkan industri pertahanan, langkah ini juga selaras dengan pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan membawa kesejahteraan maksimal bagi rakyat,” pungkas Dave.
