Banten – Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan Dewan Wilayah Gerak 08 Banten, Aang Hunaepi, mengecam keras kekacauan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) di sejumlah wilayah di Banten.
Ia menilai persoalan ini memperlihatkan kepemimpinan Gubernur Banten, Andra Soni, yang menurutnya gagal melihat dan mendengar jeritan masyarakat kecil, 19 November 2025.
Aang menilai gubernur hanya rajin berbicara teori kesejahteraan, tetapi realitas di lapangan menunjukkan rakyat masih berteriak karena bantuan tidak tepat sasaran.
“Seharusnya gubernur memastikan setiap program pusat maupun daerah benar-benar berpihak kepada rakyat, bukan sibuk mengurus kepentingan dinasti politik. Kalau bantuan saja tidak tepat sasaran, itu bukti gubernur tidak paham kondisi Banten. Semua cuma omon-omon,” tegasnya.
Kasus terbaru terjadi di Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang. Penyaluran BLT DD di desa tersebut diduga kuat tidak tepat sasaran. Sejumlah warga miskin tercatat tidak pernah menerima bantuan, sementara warga yang dinilai mampu justru mendapatkannya.
Eli (75), warga Kampung Karet, menjadi salah satu korban pengabaian. Ia mengaku tidak pernah menerima BLT DD maupun bentuk bantuan sosial lainnya.
“Yang lain dapat, saya tidak. Padahal buat makan sehari-hari saja susah,” ujarnya, Rabu (19/11/2025). Menurut Eli, selama ini ia tidak pernah tersentuh program apa pun, termasuk BPNT maupun Bansos lain, meski hidup dalam kondisi serba kekurangan.
Tokoh pemuda Kecamatan Labuan, Muhammad Paisal, menegaskan bahwa penyimpangan seperti ini merugikan masyarakat miskin yang seharusnya diprioritaskan. Ia mengingatkan bahwa BLT DD dirancang khusus untuk keluarga tidak mampu yang tidak sedang menerima bantuan pemerintah lainnya.
“Fakta di lapangan sering hanya sebatas simbolis. Itu bertentangan dengan tujuan program, yaitu membantu warga yang benar-benar membutuhkan, termasuk para lansia,” ujarnya.
Camat Labuan, Yayat Hidayat, saat dimintai tanggapan memilih menahan komentar. Ia menyatakan akan melakukan klarifikasi lebih dulu. “Nuhun infona,” ujarnya singkat.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang, Wawan Setiawan, mengatakan pihaknya baru menerima laporan dan meminta Pemerintah Desa melakukan pengecekan. Ia menegaskan bahwa evaluasi akan dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan sesuai aturan.
