BREBES – Kawasan Pantai Utara Jawa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional kini menghadapi tantangan serius akibat perubahan iklim, berupa risiko banjir dan banjir rob yang semakin sering terjadi serta berdampak luas. Menjawab hal tersebut, Kementerian Dalam Negeri menggelar Sosialisasi Penanganan Banjir di Kawasan Pantura Jawa dalam rangka pelaksanaan Flood Management in North Java Project (FMNJP), di Grand Dian Hotel Kabupaten Brebes, Selasa (4/8/2026).
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Direktur SUPD I Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Irvan Amirullah, dan dihadiri Anggota Komisi II DPR RI Eka Widodo, perwakilan Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PUPR, Asian Development Bank (ADB), serta Pemerintah Kabupaten Brebes yang diwakili Kepala Bapperida Dra. Tety Yuliana, M.Pd., hingga perwakilan masyarakat terdampak.
Dalam sambutannya, Irvan menegaskan banjir bukan sekadar persoalan pembangunan fisik semata, melainkan menyangkut keberlangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat. Hal itu dibuktikan peristiwa banjir 25 Maret 2026 di Kecamatan Ketanggungan, yang merendam enam desa—Karangmalang, Dukuhturi, CikuesaLor, Ketanggungan, Padakaton, dan Buara—berdampak pada 568 Kepala Keluarga, memindahkan 34 jiwa, serta merusak infrastruktur dan mata pencaharian warga.
“Pantura adalah kawasan strategis nasional, namun dihadapkan masalah kompleks: sedimentasi sungai, penurunan muka tanah, abrasi, hingga kenaikan permukaan air laut. Penanganannya tidak bisa parsial, harus komprehensif dari hulu ke hilir,” ujar Irvan.
Program FMNJP merupakan wujud komitmen pemerintah bersama ADB untuk memperkuat ketahanan wilayah, dengan pendekatan menyeluruh: pembangunan infrastruktur pengendali banjir, penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan kapasitas kelembagaan, hingga pemberdayaan masyarakat.
Salah satu poin penting adalah pelaksanaan Livelihood Restoration Program (LRP). “Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari seberapa panjang tanggul dibangun, tapi seberapa besar rasa aman dan kesejahteraan yang dirasakan masyarakat. Lewat LRP, warga tidak hanya terlindungi dari banjir, tapi juga mampu memulihkan dan meningkatkan mata pencahariannya agar lebih tangguh,” jelasnya. Khusus untuk wilayah Brebes, pelatihan bagi warga terdampak direncanakan akan mulai dilaksanakan pada tahun 2027.
Irvan juga mengingatkan peran krusial seluruh pihak: pemerintah daerah wajib memasukkan langkah penanggulangan bencana ke dalam dokumen perencanaan, pemerintah desa mendampingi warga, sementara masyarakat diajak berpartisipasi aktif menjaga aliran sungai dan lingkungan sekitar. “Penanganan banjir tidak bisa hanya menunggu pemerintah. Ini tanggung jawab kita bersama,” pungkasnya.
Sementara itu, Anggota DPR RI Fraksi PKB Eka Widodo menyoroti pola penanganan yang kerap bersifat sesaat. “Pengerukan maupun normalisasi seringkali dampaknya hanya berumur pendek, sementara akar masalah belum tuntas,” ujarnya.
Ia menekankan perlunya perubahan pola pikir mendasar: “Sungai bukan milik semata generasi sekarang, melainkan warisan untuk anak cucu yang harus dijaga. Wilayah bantaran sungai harus disiplin, tidak boleh sembarangan dibangun maupun dijadikan tempat pembuangan sampah.”
Eka juga menanyakan secara mendalam terkait teknis pelaksanaan, rincian anggaran yang mencapai hampir Rp270 miliar, tahapan kerja, hingga mekanisme pemeliharaan jangka panjang. Pasalnya, di sejumlah titik warga justru melakukan penanganan mandiri karena merasa program resmi belum terasa maksimal di lapangan.
Terlepas dari hal itu, Eka mengimbau masyarakat tetap siaga terhadap potensi bencana dan meminta instansi terkait menyiapkan tim siaga yang sigap menangani kejadian mendadak. Ia juga berencana mendalami berbagai metode penanganan lain seperti teknik dredging, guna mencari pendekatan yang paling pas bagi karakteristik wilayah Pantura.
“Intinya, sosialisasi ini bukan sekadar menyampaikan program, tapi membangun kesepahaman bersama. Penanganan banjir butuh perubahan perilaku, aturan tegas, dan sinergi semua pihak dari hulu hingga hilir,” pungkas Eka Widodo.
