Diryo Suparto: Gibran–KDM Bisa Jadi Kartu Serius Pilpres 2029, Asal Kondisi Politik Berubah
JAKARTA — Pilpres 2029 memang masih terlihat jauh ke depan. Namun, dunia politik tidak pernah menunggu kalender resmi untuk mulai membaca peta kekuatan dan menghitung siapa yang berpotensi menjadi pemain utama di pentas nasional. Munculnya wacana duet Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) menjadi salah satu sinyal paling menarik dan perlu dicermati dalam dinamika politik nasional saat ini.
Demikian dikemukakan Diryo Suparto, Dosen FISIP UPS Tegal sekaligus Direktur Pusat Studi Politik dan Kebijakan Publik (PSPK) Jawa Tengah, dalam wawancara khusus dengan awak media hariandaerah.com pada Kamis 10/09/2026 malam .
“Perlu ditegaskan sejak awal, Gibran–KDM belum merupakan pasangan resmi. Belum ada deklarasi, keputusan partai, maupun tiket politik yang mengikat keduanya. Namun justru karena belum resmi itulah wacana ini menjadi sangat menarik: ia sedang berada pada fase pembentukan persepsi dan pengujian respons publik,” ujar Diryo.
Menurut Diryo, Dedi Mulyadi memiliki modal politik yang tidak bisa dipandang sebelah mata. “Dalam survei Tempo Data Science yang diberitakan 4 September 2026, KDM mencapai angka 42 persen elektabilitas, sementara Prabowo berada di 15 persen dan Gibran di 6 persen. Sementara survei Poltracking pada April 2026 masih menempatkan Prabowo sebagai figur terkuat dengan 32,9 persen, disusul KDM 13,5 persen, Anies Baswedan 9,2 persen, dan Gibran 4,2 persen. Artinya, angka survei bisa berubah sangat cepat tergantung metode, waktu, dan bagaimana pertanyaan disimulasikan kepada publik,” jelasnya.
Diryo menilai, jika Gibran dan KDM dipertemukan dalam satu pasangan, ini bukan sekadar urusan capres dan cawapres. “KDM membawa basis elektoral Jawa Barat yang sangat besar, gaya komunikasi yang populis dan dekat dengan rakyat, serta mesin politik yang sudah teruji di tingkat daerah. Sementara Gibran membawa akses ke tingkat nasional, posisi di lingkaran pemerintahan, serta simbol regenerasi politik yang diusung generasi muda,” paparnya.
“Jika dua modal ini bertemu, kalkulasinya bukan sekadar soal pasangan capres-cawapres. Ini bisa menjadi awal pembentukan poros politik generasi baru,” tambahnya.
Meski potensinya besar, Diryo mengingatkan ada satu variabel yang tak bisa diabaikan: Prabowo Subianto dan Partai Gerindra.
“KDM saat ini masih merupakan bagian dari Gerindra, sementara Prabowo adalah Ketua Umum sekaligus Presiden Republik Indonesia. Karena itu, pertanyaan politiknya tidak sekadar ‘apakah KDM mampu maju?’, melainkan ‘apakah KDM akan maju ketika Prabowo juga berkeinginan kembali bertarung?’. Dilema ini bahkan sudah disoroti pengamat politik lain seperti Adi Prayitno,” ungkap Diryo.
Ia menegaskan, wacana Gibran–KDM tidak boleh dibaca hanya sebagai “duet anak muda”. “Ini bisa menjadi tes pertama terhadap seberapa solid koalisi kekuasaan yang ada pasca-Pilpres 2024,” tegasnya.
Diryo memetakan dua kemungkinan besar yang bisa terjadi:
“Jika Prabowo tetap memutuskan maju kembali dan koalisi pemerintahan tetap solid, duet Gibran–KDM akan sangat sulit menemukan kendaraan politik yang bisa diandalkan. Namun, jika terjadi perubahan konfigurasi, hubungan elite bergeser, atau muncul kebutuhan mendesak akan regenerasi di puncak kekuasaan, pasangan ini bisa berubah dari sekadar wacana menjadi kartu yang sangat serius untuk dimainkan di Pilpres 2029,” urainya.
“Politik Indonesia sudah mengajarkan kita satu hal: yang hari ini terlihat mustahil, besok bisa menjadi kompromi yang diterima semua pihak. Dan yang hari ini terlihat kokoh dan solid, belum tentu bertahan sampai hari pencoblosan,” kata Diryo.
Karena itu, menurutnya, pertarungan politik menuju 2029 sesungguhnya sudah dimulai sekarang—bukan melalui deklarasi besar-besaran, melainkan melalui survei yang terus bergerak, komunikasi di antara para elite, pembentukan citra publik, dan perebutan persepsi di masyarakat.
“Gibran–KDM mungkin belum menjadi pasangan. Tapi jika keduanya terus tumbuh dan bergerak dalam ruang politik yang sama, mengabaikan kemungkinan duet ini justru bisa menjadi kesalahan fatal dalam membaca peta kekuasaan 2029,” pungkas Diryo Suparto.
