BREBES – Komisi IV DPRD Kabupaten Brebes melakukan langkah konkret dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat dengan melakukan koordinasi dan konsultasi langsung ke pemerintah pusat. Rombongan yang dipimpin oleh Ketua Komisi IV, Ferri Anggrianto, didampingi Wakil Ketua Moh Zamroni serta jajaran anggota dan perangkat daerah, mengagendakan pertemuan di dua kementerian sekaligus, yakni Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), pada Senin hingga Selasa, 20–21 April 2026.
Di Kemendikdasmen, fokus utama pembahasan adalah upaya penyelesaian masalah regulasi bagi Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang hingga saat ini masih belum jelas kepastian hukumnya. Isu yang dibahas mencakup mekanisme pengangkatan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), baik PNS maupun PPPK, proses sertifikasi pendidik, serta upaya peningkatan kesejahteraan lainnya.
Ketua Komisi IV DPRD Brebes, Ferri Anggrianto, saat dikonfirmasi, Rabu (22/04/2026), menjelaskan bahwa dari hasil pertemuan dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI), diketahui bahwa pemerintah pusat bersama DPR RI tengah memperjuangkan payung hukum baru melalui revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).
“Dari Ditjen PNFI disampaikan bahwa mereka sedang memperjuangkan regulasi guru PAUD melalui revisi UU Sisdiknas bersama DPR RI. Kami berharap regulasi terbaru nantinya bisa mengakomodir seluruh kepentingan guru-guru PAUD, khususnya di Kabupaten Brebes,” ujar Ferri.
Selain membahas regulasi, pihaknya juga mendapatkan informasi penting terkait program peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ferri menambahkan, terdapat peluang beasiswa bagi guru PAUD dan TK yang belum menempuh pendidikan strata satu (S1).
“Ini menjadi peluang besar agar mereka bisa meningkatkan kualifikasi pendidikan yang pada akhirnya juga berdampak pada kesejahteraan,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV, Moh Zamroni, mengatakan bahwa kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari desakan masyarakat, terutama terkait kesenjangan perlakuan antara guru Taman Kanak-kanak (TK) dan Kelompok Bermain (KB).
“Kami menyampaikan persoalan di mana TK masuk kategori formal, sedangkan KB non-formal. Hal ini berdampak pada perbedaan perlakuan, termasuk dalam akses sertifikasi pendidik. Ini dirasa tidak adil, sehingga kami sampaikan agar menjadi perhatian dalam penyusunan regulasi baru,” ungkap Zamroni.
Dijelaskannya, Kemendikdasmen telah menerima masukan tersebut dan meneruskannya ke tingkat pembuat kebijakan dalam proses revisi UU Sisdiknas yang masih berjalan. Komisi IV berencana akan melanjutkan advokasi ke DPR RI, khususnya Komisi X, serta memperkuat dukungan terhadap organisasi profesi seperti HIMPAUDI.
Di tempat terpisah, saat berkoordinasi dengan Kemenpora, rombongan mempelajari peluang dukungan anggaran dan bantuan untuk pengembangan sarana serta prasarana olahraga di Kabupaten Brebes.
Zamroni menjelaskan, dari kementerian disampaikan bahwa salah satu syarat utama untuk mengajukan bantuan adalah adanya Dokumen Desain Olahraga Daerah (DOD).
“Untuk menyusun DOD, langkah awal yang harus dilakukan adalah menyesuaikan Perda Kepemudaan dan Keolahragaan dengan peraturan pemerintah yang terbaru. Setelah DOD tersusun, baru bisa diajukan untuk mendapatkan analisis dan dukungan anggaran,” paparnya.
Selain soal infrastruktur, Kemenpora juga menyarankan agar Pemkab Brebes dapat mengembangkan skema pembiayaan yang melibatkan pihak ketiga atau dunia usaha, mengingat anggaran daerah yang terbatas untuk mendukung prestasi olahraga.
“Kami akan menindaklanjuti seluruh hasil koordinasi ini. Baik di bidang pendidikan maupun olahraga, kami pastikan aspirasi masyarakat terus diperjuangkan hingga mendapatkan solusi yang nyata,” tegasnya.
Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut, Herkusnadi, Kabid PNFI yang mewakili dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes.
