BREBES — Di tengah derasnya arus informasi di ruang digital, kehadiran pemerintah tidak cukup hanya dengan menyampaikan kegiatan. Ketika masyarakat bertanya, mengkritik, hingga memperbincangkan kebijakan, yang dibutuhkan bukan sekadar respons cepat, melainkan komunikasi yang mampu membuat warga benar-benar merasa didengar dan dipahami.
Pesan mendasar tersebut mengemuka dalam Sosialisasi Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) bertema “Penguatan Kapasitas Komunikasi Publik dan Pengelolaan Media Sosial Pemerintah Daerah”, yang digelar pada Rabu (30/9/2026). Kegiatan ini menjadi ruang penguatan bagi aparatur dan pengelola komunikasi publik guna menyesuaikan pola penyampaian informasi dengan perubahan perilaku masyarakat di era digital.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Brebes, Dr. Warsito Eko Putro, S.Sos., M.Si., menegaskan bahwa keberhasilan sebuah kebijakan tidak hanya ditentukan oleh ketepatan data maupun dasar hukumnya.
“Kebijakan yang benar secara data dan aturan belum tentu langsung diterima masyarakat. Karena itu, komunikasi pemerintah harus mampu menggabungkan data dengan empati. Masyarakat perlu merasa keresahannya dipahami sebelum kita menjelaskan aturan dan kebijakan,” ujar Warsito.
Ia menjelaskan komunikasi publik perlu menyatukan tiga unsur utama: Logos (data dan fakta), Pathos (empati), dan Ethos (kredibilitas). Warsito mendorong pendekatan “Pathos First” — memulai komunikasi dengan memahami kondisi warga, baru kemudian menjelaskan alasan kebijakan, dampak, serta langkah penanganannya.
“Data dan regulasi tetap penting, tetapi jangan digunakan untuk berdebat dengan masyarakat. Gunakan data untuk memperkuat penjelasan setelah kita menunjukkan bahwa pemerintah memahami apa yang dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Terkait kritik atau informasi yang belum terverifikasi menyebar luas, Warsito mengingatkan agar tidak ikut terpancing.
“Jangan melawan viral dengan viral. Jika ada informasi keliru, luruskan dengan fakta dan bukti. Jika kritiknya benar, jadikan bahan evaluasi. Humas harus menjadi jembatan, bukan sekadar pembela pemerintah,” jelasnya.
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Brebes, Fajar Adi Widiarso, S.Hut., M.Si., menilai media sosial pemerintah kini tidak boleh sekadar menampilkan kegiatan, melainkan menjadi ruang dialog.
“Media sosial pemerintah harus menjadi tempat menjelaskan, mendengarkan, merespons, dan membangun kepercayaan. Bukan sekadar tempat memposting,” ujar Fajar.
Ia mendorong pengelolaan konten melalui lima pilar: Informasi, Dampak, Edukasi, Interaksi, dan Kemanusiaan. Konten perlu menampilkan sisi manusiawi pemerintah, bahasa yang dekat, serta visual yang kuat.
“Jangan tanya apakah konten kita viral. Tanyakan: setelah melihat ini, apakah warga menjadi lebih tahu, lebih paham, lebih terlayani, dan lebih terlibat?” katanya.
Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Brebes, Heri Fitriansyah, ST., M.Si., menyoroti tantangan kecepatan informasi, keterbatasan sumber daya, serta perbedaan karakter tiap platform.
“Komunikasi publik tidak boleh berhenti pada menyampaikan informasi. Kita harus berpikir bagaimana informasi itu memberi dampak dan benar-benar dibutuhkan masyarakat,” ujar Heri.
Ia menekankan perlunya sistem kerja yang lengkap — mulai dari peningkatan kemampuan SDM, pemanfaatan teknologi, hingga penyusunan prosedur tanggapan cepat ketika isu berkembang.
“Membangun kepercayaan adalah kerja bersama. Humas, OPD, pimpinan, dan masyarakat harus berada dalam satu ekosistem yang saling mendukung,” tegasnya.
Narasumber profesional, Rama Sahid, S.Psi., MM., C.T., mengingatkan komunikasi pemerintah harus berubah dari satu arah menjadi percakapan dua arah. Ia memperkenalkan prinsip 3R: Read (memahami konteks), Respond (menjawab secara manusiawi), dan Redirect (mengarahkan pada solusi).
“Jangan berhenti pada buat–unggah–selesai. Setelah konten tayang, tetap dengarkan dan tanggapi,” ujar Rama.
Ia juga menekankan prinsip 4C: Clear (jelas), Concise (ringkas), Courteous (santun), dan Correct (akurat). “Konten menarik bisa menarik perhatian, tetapi komunikasi yang baik membangun kepercayaan,” tambahnya.
Dalam diskusi, peserta menyampaikan kendala di lapangan — mulai dari keterbatasan perangkat, jumlah tenaga, hingga tugas yang merangkap. Para narasumber sepakat hal ini menjadi catatan untuk perbaikan sistem secara menyeluruh, sekaligus mendorong pemanfaatan kekuatan lokal. Bahasa daerah atau logat setempat justru dapat membuat komunikasi pemerintah terasa lebih dekat dan akrab di telinga warga.
Kegiatan ini pada akhirnya menegaskan: komunikasi pemerintah di era digital bukan soal siapa paling cepat atau paling banyak ditonton. Intinya adalah hadir saat warga butuh, mendengarkan saat warga menyampaikan keresahan, dan menjawab dengan kepastian. Sebab, konten yang baik menarik perhatian, tetapi komunikasi yang baik membangun kepercayaan.
