LAMPUNG – Tragedi meninggalnya bayi mungil Alesha Erina Putri di RSUD Abdoel Moeloek (RSUDAM) Lampung bukan sekadar kisah pilu keluarga kecil yang kehilangan buah hati. Peristiwa ini menyulut bara amarah masyarakat, karena yang terkuak bukan hanya soal pelayanan buruk, tetapi dugaan praktik kotor yang tak pantas terjadi di rumah sakit milik pemerintah.
Ketua Gepak Lampung, Wahyudi, tanpa basa-basi menyebut kasus ini sebagai potret kelam layanan kesehatan di daerah. Ia menuding ada dugaan bisnis alat medis ilegal yang justru dipelihara di balik institusi yang seharusnya menjadi harapan terakhir pasien.
“Bukan hanya pelayanan buruk. Ini sudah penyalahgunaan kewenangan. Bayangkan, keluarga pasien miskin dipaksa membeli alat Rp8 juta dan mentransfernya langsung ke rekening pribadi dokter. Apa bedanya rumah sakit ini dengan pasar gelap?” ujarnya geram.
Kisah keluarga Sandi Saputra dan Nida Usofie semakin menegaskan bahwa RSUDAM kini ibarat rumah sakit berwajah dua: satu wajah untuk melayani rakyat, satu wajah lagi untuk mencari untung di atas penderitaan mereka.
Lebih jauh, Wahyudi mendesak Gubernur Lampung dan aparat hukum tidak sekadar menonton drama duka ini. Menurutnya, sudah terlalu sering kasus di RSUDAM ditutup dengan klarifikasi normatif, tanpa ada tindakan nyata.
“Kalau dibiarkan, RSUDAM bisa jadi sarang mafia medis. Ini soal nyawa, bukan soal administrasi. Penegak hukum harus berani bongkar aliran uang, siapa saja yang terlibat, dan hentikan praktik busuk yang mempermainkan pasien miskin,” katanya tegas.
Ia menambahkan, wajah RSUDAM kini tercoreng. Alih-alih menjadi garda terdepan penyelamat, rumah sakit rujukan ini justru mempertontonkan lemahnya etika profesi dan pudarnya nilai kemanusiaan.
Janji manis Direktur RSUDAM, dr. Imam Ghozali, untuk memperbaiki kualitas SDM pun dinilai hanya sekadar retorika. “Bilangnya mau evaluasi SDM, tapi nyatanya praktik kotor masih berjalan. Artinya janji itu hanya manis di bibir, sementara rakyat terus jadi korban,” ujarnya.
Gepak Lampung menegaskan siap mengawal kasus ini hingga ke jalur hukum jika pemerintah daerah dan manajemen rumah sakit tetap pasif.
“Cukup sudah janji-janji kosong. Ini persoalan nyawa, moral, dan hukum. Jangan biarkan RSUDAM dicatat sejarah sebagai tempat matinya nurani pelayanan kesehatan,” tutup Wahyudi dengan nada getir.
( Sebagai bentuk keberimbangan informasi, media ini sedang berupaya mengkonfirmasi pihak manajemen RSUD Abdoel Moeloek Lampung. Upaya konfirmasi ini dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang menegaskan bahwa wartawan wajib menempuh prinsip cover both sides (pasal 1 ayat 14 dan pasal 5 ayat 1) untuk memastikan berita yang disajikan tetap berimbang, akurat, serta tidak merugikan salah satu pihak sebelum ada klarifikasi resmi. )
( */Davit Segara)
