KOTA LANGSA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Langsa Sementara, Jeffry Sentana meminta Inspektorat untuk mengaudit bantuan rumah yang bermasalah di Gampong Timbang Langsa, Kecamatan Langsa Baro.
Hal tersebut disampaikan didepan masyarakat penerima bantuan rumah dan juga Gueuchik saat dirinya meninjau relokasi rumah di Gampong Timbang Langsa, Jum’at (20/09/2024).
Jeffry Sentana mengatakan bahwa peninjauan atau sidak ke tempat relokasi rumah bantuan bagi warga dari bantaran DAS Krueng Langsa Gampong Teungoh dan Gampong Jawa serya eks jalan rel kereta api di Gampong PB Blang Pasee untuk mendengarkan keluhan dari warga yang tidak mendapatkan rumah bantuan.
“Namun demikian, pembagian bantuan rumah di relokasi Gampong Timbang Langsa yang dilakukan oleh pihak Dinas PUPR terdapat masalah,” ucapnya kepada wartawan hariandaerah.com.
Oleh karena itu, ia sebagai Ketua DPRK Langsa meminta kepada Inspektorat untuk mengaudit terhadap persoalan bantuan rumah di relokasi Gampong Timbang Langsa.
“Sehingga masalah ini jelas dan akan ketahuan siapa yang bermain didalam pembagian bantuan rumah ini,” pungkas Jeffry Sentana.
Sebelumnya, sejumlah masyarakat korban penggusuran di jalan eks rel kereta api Gampong PB Blang Pase mengatakan, bahwa persoalan yang paling fatal adalah saling klaim kepemilikan rumah itu.
“Bahkan ada warga yang bukan menjadi korban langsung dari penggusuran, tapi mereka dapat bantuan rumah tersebut,” terang warga.
“Ada puluhan Kepala Keluarga (KK) yang menjadi korban penggusuran di jalan eks rel kereta api Gampong PB Blang Pase dan namanya sudah tercatat mendapat rumah bantuan, namun sampai saat ini rumah yang sudah dibangun pada tahun 2016 sampai 2022 belum mereka terima,” kata mereka lagi.
Sejumlah emak-emak didepan Ketua DPRK Langsa Jeffry Sentana juga menyebutkan, bahwa permasalahan saat ini, salah satu penyebabnya diduga dilakukan oleh pihak Dinas PUPR Kota Langsa karena dalam pembagian rumah tidak sesuai dengan data penerima yang sudah terdata awal nya.
“Itu terbukti, sebanyak 350 unit rumah bantuan yang sudah dibangun sejak tahun 2016 sampai 2022 dengan hibah untuk masyarakat belum diserahkan sertifikat,” sambung mereka.
“Dengan iini, pertanda memang ada masalah terhadap rumah bantuan di relokasi Gampong Timbang Langsa,” tandas para warga.
Sementara itu, Pj Geuchik Gampong Timbang Langsa Yundi Mauliza SSTP menyampaikan, bahwa pihak Gampong sudah menyurati Dinas PUPR Kota Langsa pada tanggal 22 Februari 2024 terkait data penerima rumah bantuan yang berhak menerima.
“Namun sampai saat ini, dinas PUPR belum memberikan data yang kami minta,” ungkap Yundi dihadapan warga dan Jeffry Sentana.
