BANDA ACEH – Mawardi, yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) Sekretaris Daerah Aceh, hadir dan membuka acara pendampingan lanjutan dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Aceh tahun 2023.
Acara tersebut diadakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan berlokasi di Hotel Kyriad Muraya, Selasa (23/5/2023).
Dalam acara tersebut, Mawardi menegaskan, betapa pentingnya kegiatan tersebut dalam memastikan bahwa Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi yang akan dihasilkan akan menjadi panduan bagi Pemerintah Aceh dan semua pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan pangan dan gizi di Aceh.
Rencana tersebut memiliki fokus utama pada upaya mencapai kemandirian, ketersediaan, dan keamanan pangan, serta penanganan stunting, wasting, dan permasalahan gizi lainnya.
Pada kesempatan tersebut, Mawardi juga memberikan informasi mengenai beberapa hal, termasuk perkembangan pertumbuhan ekonomi, sektor pangan, dan upaya penurunan kasus stunting di Aceh.
Mawardi menyampaikan, bahwa pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Aceh mencapai 4,21 persen dengan kontribusi sektor Migas, dan 3,80 persen tanpa kontribusi sektor Migas. Dalam pertumbuhan ekonomi Aceh secara year on year, pada Triwulan IV-2022, terjadi peningkatan sebesar 5,60 persen dengan kontribusi sektor Migas jika dibandingkan dengan Triwulan IV-2021, sedangkan tanpa kontribusi sektor Migas tumbuh sebesar 5,92 persen.
Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Aceh pada basis Triwulan ke Triwulan (q-to-q) pada Triwulan IV-2022 dengan kontribusi sektor Migas terhadap Triwulan III-2022 meningkat sebesar 6,78 persen.
Sedangkan pertumbuhan q-to-q pada Triwulan IV-2022 tanpa kontribusi sektor Migas mencapai 7,66 persen. Dari segi sektor produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan pertumbuhan sebesar 14,99 persen.
Sementara itu angka kemiskinan menunjukkan pengaruh yang signifikan akibat dari pertumbuhan ekonomi. Pada periode Maret 2022, BPS mencatat angka kemiskinan Aceh 14,64 %, turun 0,89 poin dibandingkan periode Maret 2021 (15,53%).
“Angka ini berada pada posisi di bawah 15% sehingga menjadi capaian terbesar dalam kurun waktu 22 tahun,” kata Mawardi.
Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terlibat secara aktif dalam implementasi program-program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk upaya penanggulangan stunting dan masalah gizi lainnya.
“Selain itu, pemerintah Aceh akan terus berupaya memperkuat sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebagai sektor yang memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi,” lanjut Mawardi.
“Hal ini sejalan dengan komitmen untuk mewujudkan kemandirian, ketersediaan, dan keamanan pangan di Aceh,” tambahnya.
“Dengan demikian, saya berharap bahwa melalui kolaborasi yang solid dan upaya bersama, Aceh dapat meraih pencapaian yang lebih baik dalam pembangunan pangan, penurunan stunting, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh,” ungkap Mawardi.
