PRINGSEWU, Hariandaerah.com – Gonjang-ganjing mutasi pejabat di Kabupaten Pringsewu kembali mengundang sorotan tajam publik. Sejumlah nama yang naik ke jabatan strategis justru menimbulkan tanda tanya besar di kalangan masyarakat dan pengamat kebijakan. Di balik lonjakan karier Atika Kurniawati, perpindahan lintas dinas Budi Pramono, hingga kontroversi Sekcam Faseh Rahman, muncul satu nama yang kembali disebut: Ketua DPD PKS Pringsewu, Zunianto.
Atika Kurniawati: Karier Melonjak dalam Waktu Singkat
Salah satu sorotan paling mencolok adalah penunjukan Atika Kurniawati, S.KM., M.M., sebagai Kepala Bidang Keperawatan di RSUD Pringsewu. Atika sebelumnya menjabat sebagai analis rencana program dan kegiatan di rumah sakit yang sama. Namun, belum genap setahun bertugas di Kabupaten Pringsewu setelah pindah dari Tanggamus, Atika kini telah menempati jabatan struktural yang disebut-sebut cukup “seksi”.
“ASN yang sudah bertahun-tahun kerja di sini banyak yang lebih tahu kondisi lapangan. Tapi kok yang baru masuk bisa langsung duduk manis di jabatan penting?” ungkap seorang ASN yang enggan disebutkan namanya.
Mutasi ini menjadi bagian dari pelantikan besar-besaran oleh Bupati Riyanto Pamungkas pada 5 Juni lalu, yang melibatkan sedikitnya 38 pejabat administrator dan pengawas.
Budi Pramono: Dari Peternakan ke Ketahanan Pangan
Nama lain yang turut disorot adalah drh. Budi Pramono, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Dinas Pertanian. Kini, ia dipercaya mengemban tugas sebagai Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan.
Beberapa pihak mempertanyakan korelasi kompetensinya. Namun, seorang narasumber menyebutkan bahwa perpindahan Budi tetap relevan karena peternakan merupakan bagian penting dari ketahanan pangan, terutama dalam penyediaan protein hewani yang berperan dalam peningkatan gizi masyarakat.
“Peternakan itu sumber daging, telur, susu. Tanpa sektor ini, ketahanan pangan bisa timpang,” kata sumber tersebut.
Meski demikian, penempatan lintas sektor ini tetap mengundang komentar lantaran dinilai bisa mengabaikan potensi internal yang menunggu giliran promosi.
Faseh Rahman: Sekcam Baru, Harapan Lama
Di Kecamatan Pagelaran Utara, kegelisahan warga muncul akibat penunjukan NS Faseh Rahman, S.Kep., M.M. sebagai Sekretaris Kecamatan yang baru. Faseh sebelumnya menjabat sebagai Sekcam di Sukoharjo, dan diduga sempat bermasalah dalam soal kedisiplinan kehadiran.
“Jangan sampai kelakuan lamanya dibawa ke sini. Kami sudah cukup menderita tanpa camat definitif. Sekcam saja kalau nggak rajin, ya habis harapan kami,” keluh salah satu tokoh masyarakat.
Media ini telah menghubungi Faseh Rahman melalui pesan WhatsApp untuk meminta konfirmasi atas dugaan tersebut. Namun hingga berita ini diterbitkan, pesan hanya dibaca tanpa balasan.
Di Balik Layar, Sorotan Mengarah ke Zunianto
Di tengah ramainya pembicaraan soal mutasi dan promosi ini, satu nama kembali ramai disebut di balik layar: Zunianto, Ketua DPD PKS Pringsewu. Sebagai partai pengusung utama Riyanto Pamungkas saat Pilkada, pengaruh PKS dinilai masih sangat kental dalam formasi birokrasi pemerintahan.
Gindha Ansori Wayka, S.H., M.H., Ketua Komite Pemantau Kebijakan dan Anggaran Daerah (KPKAD) Lampung, menyampaikan kekhawatiran akan fenomena hegemoni politik ini.
“Idealnya, saat kepala daerah sudah dilantik, partai politik harus mulai menarik diri. Pemerintahan adalah milik publik, bukan partai pengusung,” kata Gindha saat ditemui di Bandar Lampung, Kamis (15/5).
Menurut Gindha, dominasi partai dalam keputusan strategis seperti mutasi pejabat berpotensi menghambat objektivitas birokrasi dan merusak semangat profesionalisme ASN.
“Kalau penempatan pejabat hanya berdasarkan kedekatan, bukan kompetensi, ini jadi preseden buruk. ASN yang loyal bisa patah semangat,” tegasnya.
Demokrasi Bukan Alat Balas Budi
Kasus-kasus ini menunjukkan bagaimana bayang-bayang partai masih belum sepenuhnya lepas dari roda pemerintahan. Bagi sebagian masyarakat Pringsewu, ini menjadi pertanyaan besar: Apakah birokrasi masih independen, atau sudah berubah menjadi ajang balas budi politik?
KPKAD menegaskan bahwa pemisahan antara eksekutif dan kepentingan partai adalah syarat mutlak untuk menjaga kualitas pemerintahan daerah.
“Demokrasi yang sehat tidak boleh dicemari intervensi partai. Kalau tidak dikendalikan, rakyat yang akan jadi korban dari keputusan-keputusan elitis,” pungkas Gindha.
( Davit )
