Catatan Redaksi Hariandaerah.com
( OPINI): Lampung kembali menghadapi ironi pembangunan infrastruktur. Sehebat apapun jargon politik, siapapun yang duduk di kursi gubernur, jalan provinsi di Kabupaten Pringsewu hingga Tanggamus tetap menyimpan luka yang sama yaitu cepat rusak, bahkan hanya dalam hitungan bulan.
Fakta di lapangan berbicara lebih lantang daripada slogan pembangunan. Jalan provinsi di jalur Lintas Barat (Jalinbar), mulai dari perbatasan Pesawaran–Pringsewu hingga ke arah Tanggamus, yang baru dibangun sejak 2023 dan bahkan sempat dipelihara ulang oleh Dinas PU, khususnya bagian pemeliharaan jalan, kini sudah kembali rusak. Puluhan titik aspal yang seharusnya menjadi penopang mobilitas masyarakat justru berubah menjadi jebakan lubang dan gelombang yang membahayakan kendaraan.
Kondisi serupa terjadi di ruas jalan menuju Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah. Tak tanggung-tanggung, lebih dari empat titik yang baru selesai dikerjakan kini sudah kembali rusak. Padahal Dinas PU baru saja melakukan tambal sulam, namun hasilnya hanya bertahan sebentar. Baru beberapa bulan, jalan kembali berlubang, aspal terkelupas, dan permukaan bergelombang.
Masyarakat pun kini hanya bisa bertanya-tanya, sampai kapan kualitas pekerjaan infrastruktur hanya sebatas proyek jangka pendek?
Contoh paling mencolok terlihat di ruas Rejosari – Sukoharjo. Sebelum dilakukan rigid beton, jalan tersebut sudah hancur dalam waktu kurang dari tiga bulan setelah dibangun oleh BMBK Provinsi Lampung. Kini memang kembali dilakukan rigid beton, tetapi publik meragukan seberapa lama kualitas betonisasi itu mampu bertahan.
Di tanjakan Way Sekampung, Sukoharjo I, kondisi jalan justru lebih memprihatinkan. Padahal jalan tersebut baru saja masuk program pemeliharaan. Realitanya, kerusakan kembali menganga di depan mata warga. Begitu pula pada ruas Jalan Jenderal Sudirman hingga perbatasan Tanggamus. Lubang menganga, aspal bergelombang, dan tambal sulam oleh Dinas PU yang hanya mempercantik sejenak, semua menjadi pemandangan sehari-hari.
Buruknya kualitas jalan bukan hanya soal kenyamanan, tetapi sudah menyangkut nyawa manusia. Data Polres Pringsewu mencatat:
Tahun 2023 tercatat 95 kasus kecelakaan lalu lintas, dengan 38 orang meninggal dunia, 29 luka berat, dan 122 luka ringan.
Tahun 2024 tercatat 102 kasus kecelakaan, dengan 48 korban jiwa, 4 luka berat, dan 129 luka ringan.
Januari–Februari 2025 tercatat 15 kasus kecelakaan, menyebabkan 4 orang meninggal dunia dan 22 luka ringan.
Meski data resmi tidak merinci semua penyebab, laporan masyarakat menyebutkan sebagian kecelakaan itu dipicu langsung oleh jalan berlubang. Kronologi yang terekam di lapangan, antara lain:
Maret 2025, dalam kurun sebulan saja, sedikitnya 10 kecelakaan terjadi akibat pengendara motor terperosok lubang di ruas jalan provinsi. Beberapa korban mengalami luka berat, bahkan ada yang berujung meninggal dunia.
Awal 2025, dalam dua hari berturut-turut, dua pengendara sepeda motor terjatuh di jalur Pringsewu akibat terperosok lubang besar di tengah jalan.
Sejumlah warga juga memasang spanduk satir di tepi jalan, menuliskan protes jalan sedang diperbaiki rakyat sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemerintah yang dinilai lamban.
Ironinya, kecelakaan demi kecelakaan ini terjadi justru di ruas jalan yang baru dibangun atau baru saja diperbaiki.
Dari pola kerusakan berulang dan jatuhnya korban, publik berhak menduga ada praktik pembangunan yang dilakukan secara asal-asalan. Dugaan permainan kontraktor, lemahnya pengawasan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), hingga kelalaian internal BMBK Provinsi Lampung bukan lagi sekadar isu, melainkan kenyataan yang bisa dilihat langsung oleh masyarakat.
Celakanya, oknum-oknum inilah yang justru berpotensi menjadi duri dalam daging bagi setiap gubernur Lampung. Tanpa evaluasi menyeluruh, mereka akan terus menjadi penghambat program pembangunan yang hanya indah di atas kertas, tetapi bobrok di lapangan.
Realitanya, sudah berkali-kali Lampung berganti gubernur, namun wajah Dinas PU khususnya BMBK tetap dihuni orang-orang yang sama. Tanpa regenerasi, tanpa perombakan struktural, tanpa perubahan sistem pengawasan, jangan berharap kualitas pembangunan infrastruktur jalan akan membaik.
Gubernur Lampung, siapa pun dia, akan terus mewarisi warisan buruk ini. Jalan yang seharusnya menjadi urat nadi perekonomian rakyat justru berubah menjadi simbol ketidakberesan birokrasi.
Obat satu-satunya adalah evaluasi serius dan menyeluruh. Jika tidak, publik sudah bisa menebak, berapa pun kali pemeliharaan dilakukan oleh Dinas PU, berapa pun kali jalan dibangun ulang oleh BMBK, hasilnya akan tetap sama jalan provinsi Lampung hanya awet di papan proyek, bukan di kenyataan.
By : Davit Segara
