JAKARTA – Pimpinan DPRD dari seluruh Indonesia akan mengikuti retret Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) yang diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhanas RI) di Akademi Militer (AKMIL) Magelang pada 15–19 April 2026 mendatang.
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program strategis Presiden RI, Prabowo Subianto dalam memperkuat sinergi kepemimpinan antara pemerintah pusat dan daerah.
Sebelum pelaksanaan retreat, seluruh peserta mengikuti rangkaian kegiatan awal yang dimulai dengan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) ADKASI, pengarahan teknis pelaksanaan retret, serta pembagian atribut Pakaian Dinas Lapangan (PDL).
Ketua DPRK Simeulue, Rasmanudin H Rahamin, S.E., M.M., yang turut hadir dalam kegiatan itu menyampaikan, retret tersebut memiliki nilai strategis dalam memperkuat kapasitas kepemimpinan legislatif daerah.
“Retret ini merupakan bagian dari visi besar Presiden dalam membangun keselarasan kepemimpinan nasional dan Daerah, setelah sebelumnya diikuti oleh kepala dan wakil kepala daerah,” kata Rasman kepada media ini, Senin (13/04/2026).
Ia menjelaskan, kegiatan retreat sempat mengalami penundaan, awalnya dijadwalkan pada 14–18 April 2026, namun setelah Gubernur Lemhanas RI melakukan audiensi dengan Presiden Prabowo, akhirnya kegiatan dapat dilaksanakan dengan penyesuaian jadwal menjadi 15–19 April 2026.
Lebih lanjut, Rasman mengungkapkan, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan surat khusus yang mewajibkan seluruh Ketua DPRD kabupaten/kota dan provinsi se-Indonesia untuk mengikuti kegiatan tersebut tanpa dapat diwakilkan.
“Kegiatan ini menegaskan pentingnya peran legislatif daerah dalam mendukung agenda pembangunan nasional secara terpadu dan berkelanjutan,” ujarnya.
Rasman menambahkan, retret tersebut dirancang untuk membentuk kepemimpinan yang tangguh, disiplin, serta memiliki wawasan kebangsaan dan geopolitik yang kuat, sejalan dengan tantangan pembangunan nasional ke depan.
Ia juga menilai, kegiatan itu menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi antara legislatif dan eksekutif, baik di tingkat pusat maupun daerah, guna memastikan implementasi program prioritas nasional berjalan optimal.
“Kami berharap kegiatan ini memberikan dampak nyata bagi daerah, khususnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat pembangunan di Simeulue,” pungkasnya. (Q)
