SIMEULUE – Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Perjuangan Kabupaten Simeulue memberikan peringatan keras kepada pihak pabrik kelapa sawit (PKS) agar lebih transparan dalam menetapkan harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit yang diterima petani. Rabu (10/06/2026).
APKASINDO Perjuangan menilai keterbukaan informasi harga menjadi langkah penting untuk melindungi hak-hak petani sekaligus memastikan pelaksanaan instruksi pemerintah terkait tata niaga sawit berjalan sebagaimana mestinya.
Ketua APKASINDO Perjuangan Kabupaten Simeulue, Hasdian Yasin, S.SP, menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi harga TBS sawit di Simeulue yang hingga kini dinilai masih jauh dari harapan para petani.
Menurutnya, harga sawit yang diterima petani Simeulue masih tertinggal dibandingkan sejumlah daerah sentra perkebunan sawit lainnya di Indonesia. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan sumber penghidupan dari sektor perkebunan kelapa sawit.
“Petani sawit di Simeulue saat ini benar-benar menjerit. Harga yang diterima belum mampu menutupi biaya perawatan kebun, pembelian pupuk, biaya panen hingga ongkos transportasi,” kata Hasdian.
Ia menegaskan, pihak pabrik perlu membuka secara terang benderang komponen pembentuk harga TBS yang berlaku di Simeulue. Langkah tersebut penting agar petani mengetahui dasar perhitungan harga dan tidak menimbulkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat.
Selain itu, Hasdian juga mengingatkan adanya instruksi pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian dan kementerian terkait yang menekankan pentingnya penerapan harga TBS yang adil serta berpihak kepada petani sebagai ujung tombak industri sawit nasional.
“Jangan sampai petani hanya menjadi pihak yang terus menanggung beban. Pabrik harus transparan, pemerintah harus hadir mengawasi, dan petani berhak mengetahui bagaimana harga itu ditentukan,” tegasnya.
Hasdian menjelaskan, persoalan rendahnya harga sawit di Simeulue memang tidak sepenuhnya disebabkan oleh mekanisme pasar. Faktor geografis sebagai daerah kepulauan turut memengaruhi tingginya biaya logistik dan distribusi, mulai dari pengangkutan hasil panen hingga pemasaran produk turunan sawit.
Namun demikian, menurutnya kondisi tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk terus menekan harga yang diterima petani.
Berdasarkan data yang dimiliki APKASINDO Perjuangan, harga TBS sawit di sejumlah provinsi pada akhir Mei 2026 telah berada pada kisaran Rp3.000 hingga Rp4.000 per kilogram. Sementara itu, petani di Simeulue masih menghadapi harga yang relatif lebih rendah dan belum stabil.
Karena itu, APKASINDO Perjuangan Simeulue mendesak pemerintah daerah, dinas terkait, serta seluruh pemangku kepentingan untuk duduk bersama mencari solusi yang dapat meningkatkan daya saing harga sawit di daerah kepulauan tersebut.
Selain pengawasan terhadap mekanisme penetapan harga di tingkat pengepul maupun pabrik, Hasdian juga mendorong adanya perbaikan infrastruktur distribusi dan pembukaan peluang investasi pabrik kelapa sawit di Simeulue guna mengurangi tingginya biaya logistik yang selama ini menjadi salah satu kendala utama.
“Kami berharap ada langkah nyata dari semua pihak. Harga sawit harus adil bagi petani karena mereka merupakan tulang punggung ekonomi masyarakat di banyak desa. Jangan sampai petani terus menjadi pihak yang paling dirugikan dalam rantai industri sawit,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan belum ada tanggapan dan keterangan resmi dari pihak terkait. (Q)
