JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Aceh Utara mengusulkan program rumah subsidi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) serta percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi korban banjir dalam pertemuan dengan jajaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia di Jakarta.
Pertemuan tersebut dihadiri Bupati Aceh Utara, H. Ismail A. Jalil, SE, MM atau yang akrab disapa Ayah Wa, bersama Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP/Perkim) Kabupaten Aceh Utara, Dr. Muhammad, ST, MT. Mereka melakukan koordinasi langsung dengan Wakil Menteri PKP RI, Fahri Hamzah, serta Direktur Jenderal Kawasan Permukiman, Ir. Fitrah Nur, M.Si, beserta jajaran Kementerian PKP.
Dalam pertemuan itu, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara menyampaikan sejumlah program strategis di bidang perumahan dan kawasan permukiman yang diharapkan mendapat dukungan pemerintah pusat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mempercepat pemulihan pascabencana.
Bupati Aceh Utara, Ayah Wa, mengatakan salah satu program yang diusulkan adalah penyediaan rumah subsidi bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
Menurut dia, program tersebut bertujuan membantu ASN yang belum memiliki rumah agar dapat memperoleh hunian yang layak, nyaman, dan terjangkau melalui skema pembiayaan yang ringan dan berkelanjutan.
“Rumah subsidi bagi ASN merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan pegawai sekaligus mendukung terciptanya lingkungan hunian yang lebih baik. Kami berharap dukungan pemerintah pusat sehingga program ini dapat segera direalisasikan dan memberikan manfaat nyata bagi ASN di Aceh Utara,” kata Ayah Wa.
Selain program rumah subsidi, pembahasan juga difokuskan pada percepatan pembangunan hunian tetap bagi masyarakat yang terdampak banjir di sejumlah wilayah Aceh Utara.
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara terus mendorong agar pembangunan huntap dapat segera terlaksana sehingga warga korban banjir memperoleh kepastian tempat tinggal yang aman, nyaman, dan layak huni.
Ayah Wa menegaskan, pemerintah daerah berkomitmen memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat untuk mempercepat seluruh tahapan yang diperlukan, mulai dari proses administrasi, pendataan penerima manfaat, hingga pelaksanaan pembangunan di lapangan.
“Kami akan terus mengawal proses ini agar kebutuhan masyarakat, khususnya korban banjir, dapat segera terpenuhi melalui program perumahan yang tepat sasaran dan berkelanjutan,” ujarnya.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas PRKP/Perkim Aceh Utara, Dr. Muhammad, S.T., M.T. mengatakan pihaknya akan terus menjalin sinergi dan komunikasi intensif dengan Kementerian PKP agar berbagai program yang telah diusulkan dapat segera direalisasikan.
“Kami berharap dukungan pemerintah pusat dapat menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat Aceh Utara, khususnya warga yang terdampak banjir dan hingga saat ini masih membutuhkan perhatian serta dukungan penuh,” kata Muhammad kepada Hariandaerah.com, Rabu (10/6/2026).
Ia menambahkan, kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat menjadi faktor penting dalam mewujudkan pembangunan perumahan yang berkelanjutan serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara berharap berbagai program perumahan yang direncanakan dapat berjalan sesuai target, sehingga tidak hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga mempercepat proses pemulihan bagi warga yang terdampak bencana banjir.(man)
