BI Aceh Perkuat Sinergi Pengendalian Inflasi dan Digitalisasi untuk Dukung Asta Cita

BANDA ACEH — Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Aceh menyelenggarakan kegiatan Bincang Bareng Media (BBM) Selasa (20/5/2025) di Bambu Ungu, Batoh, Kota Banda Aceh. Acara ini digelar untuk menyampaikan perkembangan terkini perekonomian Aceh, bauran kebijakan BI, serta memperkuat sinergi pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi bersama mitra strategis dan media.

Sebelumnya, BI Aceh dan Pemerintah Aceh telah menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Aceh pada Rabu, 14 Mei 2025. Pertemuan ini dipimpin oleh Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah, SE., dan dihadiri oleh seluruh walikota/bupati serta Kepala SKPA se-Aceh.

HLM bertujuan membangun sinergi dan komitmen bersama dalam pengendalian inflasi, sesuai target nasional sebesar 2,5% ± 1% (yoy), serta mempercepat digitalisasi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas keuangan daerah.

Perkembangan Inflasi di Aceh

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi tahunan Aceh per April 2025 tercatat sebesar 3,11% (yoy). Meskipun terkendali, angka ini mendekati batas atas sasaran nasional dan merupakan yang tertinggi di Sumatera, serta peringkat ke-7 secara nasional.

Untuk itu, TPID Aceh mendorong strategi pengendalian inflasi melalui 4K: Ketersediaan pasokan, Keterjangkauan harga, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif. Salah satu upaya inovatif adalah peluncuran program unggulan Sigantang (Stabilisasi Harga melalui Ketahanan Pangan Inklusif) sebagai bentuk sinergi lintas sektor.

Menjelang Idul Adha, biasanya terjadi lonjakan harga komoditas pangan seperti daging sapi, cabai merah, bawang merah, dan cabai rawit akibat meningkatnya permintaan. Untuk mengantisipasi hal ini, dilakukan berbagai langkah seperti sidak pasar, operasi pasar murah, Gerakan Pangan Murah (GPM), program SPHP, serta fasilitasi distribusi pangan (FDR) bekerja sama dengan Pemda, Bulog, dan Badan Pangan Nasional.

Media dan masyarakat juga diimbau berperan aktif mengendalikan inflasi dengan menerapkan pola belanja bijak:

1. Hindari belanja berlebihan;
2. Bandingkan harga sebelum membeli;
3. Pilih barang substitusi jika harga melonjak;
4. Hindari menimbun barang dan panic buying.

Pertumbuhan Ekonomi Aceh

BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Aceh pada triwulan I 2025 sebesar 4,59% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 4,15% (yoy). Pertumbuhan ini ditopang oleh sektor pertambangan, penggalian, serta perdagangan besar dan eceran, yang juga tercermin dalam meningkatnya ekspor dan konsumsi rumah tangga.

Ekonomi Aceh diperkirakan akan tetap tumbuh solid sepanjang 2025 dengan dukungan dari daya beli masyarakat, ekspor komoditas unggulan seperti batubara dan kopi, serta kekuatan sektor pertanian.

Percepatan Digitalisasi Daerah

Digitalisasi di sektor pemerintahan menjadi fokus utama untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi, terutama dalam sistem pembayaran pajak dan retribusi. Hal ini berkontribusi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menciptakan ekosistem digital yang inklusif dan resilien.

Kajian BI menunjukkan bahwa digitalisasi dapat meningkatkan PAD hingga 14% dan memperkuat ketahanan fiskal daerah. Contoh implementasi nyata adalah penggunaan QRIS dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Banda Aceh.

Data per triwulan I 2025 mencatat:

• 668.579 pengguna QRIS,
• 196.415 merchant (80% UMKM),
• 4,19 juta transaksi QRIS,
• Total nominal transaksi mencapai Rp542,8 juta.

Peningkatan ini tak lepas dari kolaborasi lintas sektor dan penyebarluasan manfaat QRIS yang Cepat, Mudah, Murah, Aman, dan Handal (Cemumuah).

Sinergi Kebijakan untuk Asta Cita

BI Aceh terus memperkuat sinergi untuk menjaga ketahanan pangan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mempercepat digitalisasi daerah. Rekomendasi strategis TPID dan TP2DD Mei 2025 mencakup:

• Penyusunan roadmap pengendalian inflasi dan ETPD 2026–2030,
• Peningkatan produksi dan hilirisasi pangan,
• Optimalisasi kerja sama antar daerah (KAD),
• Penguatan peran BUMD dan program stabilisasi harga.

Sementara itu, percepatan digitalisasi akan diperkuat melalui:

• Pembangunan infrastruktur teknologi informasi,
• Perluasan QRIS di berbagai sektor,
• Pengembangan “Gampong Digital”,
• Digitalisasi pajak dan retribusi,
• Penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) untuk mempercepat belanja pemerintah.

Ke depan, kolaborasi berkelanjutan antara BI, Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga, perbankan, pelaku usaha, akademisi, media, dan masyarakat menjadi fondasi penting untuk mendukung Asta Cita dan mewujudkan Aceh yang Islami, maju, bermartabat, dan berkelanjutan, sejalan dengan visi Gubernur Aceh 2025–2030.