LAMPUNG – Dukungan terhadap program sekolah gratis jenjang SMA/SMK yang digagas Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana terus mengalir. Salah satunya datang dari Ketua Gepak Lampung, Hi. Wahyudi, S.E. Namun, di balik dukungan itu, Wahyudi juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang secara gegabah menyudutkan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, Thomas Amirico, tanpa dasar dan koordinasi yang jelas.
Pernyataan Wahyudi ini merespons sikap Ketua Umum Ormas Garuda Berwarna Nusantara, Johan Syahril TB, yang mengkritik Kadisdik Provinsi karena dinilai “tidak mengetahui” adanya program sekolah gratis dari Pemkot Bandar Lampung. Johan bahkan meminta Gubernur Lampung mengevaluasi jabatan Thomas Amirico.
Menurut Wahyudi, narasi seperti itu tidak hanya keliru, tetapi juga berbahaya bagi sinergi kelembagaan yang seharusnya diperkuat, bukan dirusak.
“Pernyataan Johan Syahril menurut kami tidak tepat. Karena hanya berdasarkan jawaban Kadisdik yang mengatakan belum mengetahui adanya program sekolah gratis dan memang belum ada koordinasi. Lalu disimpulkan sebagai bentuk ketidakdukungannya? Ini tidak adil,” ujar Wahyudi saat dimintai keterangan, Minggu (13/7/2025).
Ia menegaskan, Gepak Lampung tetap memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan Wali Kota Eva Dwiana. Namun, program yang menyangkut pendidikan, terutama jenjang SMA dan SMK, harus tetap mengacu pada regulasi yang berlaku.
“Program sekolah gratis yang digagas Ibu Wali Kota merupakan trobosan yang perlu diapresiasi. Tapi program sebesar ini tentu membutuhkan komunikasi dan koordinasi lintas lembaga, terlebih karena SMA dan SMK merupakan kewenangan provinsi,” tegas Wahyudi.
Ia menyayangkan adanya pihak yang justru menggiring opini seolah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi bersikap tidak peduli terhadap program tersebut, hanya karena belum dilibatkan secara formal.
“Kita semua paham, pendirian sekolah, pengelolaan dana, hingga proses perizinan memiliki aturan main. Bila itu tidak ditaati, maka akan memunculkan polemik. Jadi seharusnya ini bukan soal setuju atau tidak, tapi bagaimana membangun komunikasi antarinstansi,” ujarnya.
Wahyudi juga menyinggung kembali permasalahan yang sempat terjadi dalam Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (SPMB) beberapa waktu lalu, yang menurutnya bisa menjadi pelajaran penting agar tak terjadi miskomunikasi serupa.
“Pengalaman lalu harus jadi pelajaran bersama. Jangan sampai masyarakat dirugikan hanya karena kurangnya koordinasi,” ucapnya.
Sementara itu, Johan Syahril TB tetap bersikukuh pada kritiknya. Ia menyayangkan sikap Kadisdik yang dinilai tidak tanggap terhadap program sekolah gratis. Johan bahkan menyebut masyarakat miskin sangat berharap pada program tersebut, dan merasa kecewa jika ada pejabat yang terkesan acuh.
“Saya turun langsung ke masyarakat, dan mereka sangat antusias. Ada yang bahkan menitikkan air mata karena merasa punya harapan menyekolahkan anak ke jenjang SMA,” kata Johan.
Namun, bagi Wahyudi, sentimen emosional tidak bisa dijadikan alat untuk menggiring opini publik secara sepihak.
“Air mata rakyat memang menyentuh. Tapi kita juga perlu melihat dengan jernih. Jangan menjadikan ketidaktahuan sebagai kesalahan mutlak. Jika memang belum ada koordinasi, maka itu yang harus dibangun,” imbuhnya.
Wahyudi menambahkan, sudah saatnya seluruh pihak menahan diri dari sikap saling menyalahkan. Ia berharap Pemkot dan Pemprov bisa duduk bersama untuk memastikan bahwa program pendidikan yang menyentuh masyarakat bawah bisa berjalan baik dan sesuai dengan kerangka hukum.
“Kami mendukung sekolah gratis. Tapi kami juga menolak bila ada pihak yang dijadikan kambing hitam, hanya karena belum diajak bicara,” pungkasnya. (*)
