BANDA ACEH — Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh 2025–2029, yang berlangsung di Anjong Mon Mata, Meuligoe Gubernur Aceh, pada Rabu (9/7/2025).
Forum strategis ini menjadi wadah untuk menghimpun masukan dan saran konstruktif dari berbagai pemangku kepentingan guna memastikan arah pembangunan Aceh lima tahun ke depan berjalan terencana, berorientasi hasil, serta sesuai kebutuhan masyarakat.
Dalam sambutannya, Gubernur Muzakir Manaf menegaskan pentingnya penyusunan RPJM Aceh yang berpijak pada kondisi riil, aspirasi, dan kebutuhan masyarakat. Ia memperkenalkan visi pembangunan Aceh 2025–2029: “Aceh Islami, Maju, Bermartabat, dan Berkelanjutan”, yang dijabarkan ke dalam sembilan misi strategis dalam konsep Cap Sikureung, antara lain penguatan syariat Islam, ekonomi hijau, hilirisasi sumber daya alam, penciptaan lapangan kerja, pengembangan wilayah terpencil, reformasi birokrasi, dan pelestarian lingkungan hidup.
Gubernur juga menekankan pentingnya harmonisasi antara RPJM Aceh dengan RPJMN 2025–2029, Rencana Induk Pemanfaatan Dana Otsus 2028–2047, dan RPJPA Aceh 2025–2045. Ia menggarisbawahi urgensi revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) guna memperpanjang Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang akan berakhir pada 2027.
“Kami titip harapan kepada Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Menteri PPN/Kepala Bappenas, serta Forbes DPR/DPD RI asal Aceh untuk mendukung percepatan revisi UUPA,” ujar Mualem.
Selain Dana Otsus, Gubernur juga meminta perhatian pusat terhadap sejumlah program strategis, seperti pengembangan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Sabang, serta pembangunan infrastruktur di wilayah terpencil, termasuk Jalan Luwak–Sibigo (Simeulue), Terowongan Gurutee (Aceh Barat), Jalan Krueng Geukuh–Bener Meriah, dan Jalan Cot Girek–Samarkilang (Aceh Utara–Bener Meriah).
Di akhir sambutannya, Gubernur menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam perencanaan pembangunan Aceh. Ia berharap Musrenbang ini menjadi langkah awal menuju Aceh yang lebih maju dan berdaya saing.
“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Musrenbang RPJM Aceh 2025–2029 secara resmi saya nyatakan dibuka,” ucapnya.
Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, dalam arahannya menyoroti pentingnya konsistensi antara perencanaan daerah dan kebijakan nasional. Ia menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia ditargetkan di atas 5% mulai 2025, dengan peningkatan bertahap hingga 2029.
Tomsi juga mengingatkan perlunya efisiensi belanja di tingkat kabupaten/kota di Aceh, yang sebagian masih menunjukkan porsi belanja pegawai cukup tinggi. Ia mendorong peningkatan alokasi anggaran untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmad Pambudy, menegaskan bahwa Dana Otsus Aceh harus bertransformasi dari penopang menjadi akselerator pembangunan. Ia menekankan efisiensi belanja rutin dan fokus pada proyek-proyek strategis yang berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Beberapa langkah percepatan yang disampaikan antara lain:
- Eksplorasi blok migas Selat Malaka
- Revitalisasi KEK Arun dengan hilirisasi migas dan teknologi Carbon Capture and Storage (CCS)
- Penguatan KPBPB Sabang sebagai kawasan maritim berdaya saing
- Pengembangan pariwisata berkualitas di Sabang, Banda Aceh, dan Danau Laut Tawar
- Peningkatan produktivitas komoditas unggulan seperti kopi Gayo, padi, jagung, cokelat, kelapa, hortikultura, dan peternakan
Menurut Rachmad, program-program ini akan menjadi pondasi swasembada pangan serta mendukung implementasi Masterplan Berbasis Gampong (MBG).
Musrenbang ini turut dihadiri oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmad Pambudy, Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir, anggota Forbes DPR/DPD RI asal Aceh, unsur Forkopimda Aceh, Plt Sekda Aceh, para bupati, wali kota, ketua DPRK se-Aceh, kepala SKPA, akademisi, tokoh masyarakat, serta alim ulama.
